AMBON, Siwalimanews – Kasus anggaran uang makan minum tahun 2021 yang melibatkan Pimpinan DPRD Kabupaten  SBB, kini mulai dilidik Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Maluku.

Berbagai pihak yang di duga tahu proses penganggaran hingga pen­cairan, sudah di panggil dan dimintai keterangan  untuk melengkapi laporan dari LSM LIRA Maluku ke Kejati Maluku tanggal 8 September 2022 lalu.

Namun demikian, LSM Lum­bung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku khawatir korps adhyaksa itu akan mengusut kasus ini hing­ga tuntas.

Keraguan LIRA Maluku ini ber­alasan jangan sampai kasus ini sama dengan kasus di DPRD Kota Ambon yang dihentikan penyeli­dikan oleh Kejari Ambon dengan alasan uang negara telah dikemba­li­kan.

“Kami LSM LIRA Maluku se­bagai pelapor atas kasus ini me­rasa khawatir jangan- jangan kasus ini akan dihentikan proses penye­lidikannya. Karena berkaca pada peristiwa yang mirip dengan kasus pada Pimpinan DPRD Kota Ambon, dimana saat itu di bulan Februari 2022, Kejari Ambon dengan resmi menghentikan seluruh proses mulai dari pulbaket/puldata hingga penye­lidikan, karena beralasan bahwa mereka telah mengembalikan selu­ruh dana-dana yang telah di korupsi,” ungkap Korwil LSM LIRA Maluku, Yan Sariwating dalam rilisnya kepada Siwalima, Senin (31/10).

LIRA menduga, pimpinan DPRD SBB ini sedang berusaha untuk mengembalikan seluruh uang makan minum yang telah dipakai ke kas daerah.

Karena itu pihaknya meminta, Kejati Maluku untuk tidak terpenga­ruh bila perlu menolak semua ben­tuk-bentuk intervensi dari pihak manapun dan fokus,  supaya kasus ini segera dilimpahkan ke penga­dilan.

Dikatakan, dengan melakukan hal yang demikian, maka akan membuat jera bagi anggota DPRD lainnya, supaya tidak lagi melakukan per­buatan-perbuatan yang melanggar aturan, tetapi juga telah menciptakan potensi terjadinya kerugian daerah.

“Kami yakin, Kejati akan bekerja secara profesional, dan segera me­manggil pimpinan DPRD ini sebagai saksi untuk dimintai keterangan, sekitar uang yang telah diambil dengan total Rp. 523.600.000,-

Dikatakan, perbuatan pimpinan DPRD ini tidak patut untuk dijadikan contoh, karena selain telah melang­gar aturan yang ada, juga telah menurunkan citra dari lmbaga legis­latif yang ujungnya berimbas pada ketidakpercayaan masyarakat atas lembaga ini.

“Kami akan mendukung Kejati Maluku untuk menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan, sehingga pelaku-pelaku tindak pidana ini dapat di hukum setimpal dengan perbuatannya,” ujarnya. (S-05)