AMBON, Siwalimanews – Anggota Ko­misi VI DPR-RI, Hendrik Lewe­rissa mengata­kan, kebutuhan masyarakat ten­tang pentingnya elektrifikasi akan terus dido­rong di Senayan. Hal ini seba­gai upaya menjawab keluhan masyarakat di Maluku tentang pentingnya pelayanan kelis­trikan.

Meski saat ini telah ada pe­ningkatan elektrifikasi hampir sebagian besar di Maluku, Lewerissa berharap kedepan lebih optimal lagi. Politikus Gerindra itu akan mendorong kebutuhan masyarakat di lembaga DPR-RI guna pelayanan elekti­fikasi terwujud.

“Saya akan dorong kebutuhan kelistrikan masyarakat Maluku di pusat,” ungkap Lewerissa kepada Siwalima di Pandopo Bupati SBT usai melaksanakan kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat di Bula, Senin (22/3).

Diakuinya, dari hasil dengar pendapat baik di Kabupaten SBT maupun di SBB bahkan di Maluku, masih banyak wilayah yang belum tersentuh elektrifikasi, padahal Maluku ini gugus pulau.

“Maluku ini terdiri dari gugus pulau, dan dari hasil dengar pendapat mulai dari SBB dan sampai di SBT ini, masih banyak mengeluh soal PLN,” ungkapnya.

Selain listrik menjadi program prioritas, Lewerissa juga tak mengabaikan kebutuhan prioritas lainnya berupa pelayanan kesehatan. Untuk mendapat pelayanan kesehatan yang efektif, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat dengan tidak mengabaikan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Maluku.

“Soal kesehatan, saya juga aka dorong di pusat, sesuai dengan hasil dengar pendapat,” katanya.

Lebih jauh Lewerissa mengaku, banyak kebutuan berupa pembangunan yang semestinya menjadi tupoksi Komisi V DPR-RI untuk kemudian disampaikan ke pusat. Akan tetapi karena tak ada keterwakilan asal Maluku di DPR-RI, sehingga sudah menjadi tanggung jawab anggota DPR-RI asal Maluku.

Meski Program di luar komisi yang i bidangi, namun Lewerissa tetap cenderung akan berupaya dengan maksimal mungkin untuk kebutuhan tersebut bisa dipenuhi meski secara bertahap.

Mengenai program di luar komisi seperti “Program Kotaku”  itu mengutamakan koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat.

“Kotaku atau tepatnya kota tanpa kumuh, itu bukan komisi saya, namun demikian berdasarkan koordinasi dengan pemerintah setempat di Maluku, sehingga bisa terwujud,” jelasnya.

Saat ini tambah Lewerissa, Maluku dan masyarakat Indonesia masih berada pada situasi pandemi, sehingga banyak kebutuhan yang yang semestinya menjadi prioritas belum dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat.

Bahkan katanya dampak pandemi di Indonesia terutama di Maluku mengakibatkan tingkat pengangguran secara terbuka, ekonomi lesuh dan sejenisnya. Untuk itu, ia berharap semoga dengan program vaksinasi dapat berlangsung dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi kembali membaik dan aktivitas masyarakat juga berjalan dengan baik.

“Saya harap agar dengan adanya upaya pemerintah melalui program vaksinasi ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi kembali membaik dan aktivitas masyarakat juga berjalan  dengan membaik,” pungkas Lewerissa. (S-47)