AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw menegaskan, data honorer khusus di bidang pendidikan pada dapodik, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kondisi ini sudah berulang kali disampaikan ke Pemerintah Kota Ambon melalui OPD teknis, dalam hal ini Dinas Pendisikan, namun tidak pernah menjadi bahan evaluasi.

“Ini mestinya harus menjadi catatan serius. Berulang kali saya sampaikan itu. Komposisi postur APBD kita untuk belanja pegawai sangat tinggi, maka harus ada evaluasi rutin setiap triwulan, bagaimana tingkat penyebaran ASN, terutama bidang pendidikan di Kota Ambon,” tandas Laturiuw kepada Siwalimanews, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (31/1).

Jumlah itu kata Laturiuw, harus terus dievaluasi untuk dicocokan dengan wilayah Timur-Makassar dan BKN pusat, dalam artian bahwa, data Pemkot Ambon harus jelas.

“Karena catatan kita, tahun 2022-2023 kuota pendidikan kita oleh pusat 942, di tahun 2022-2023 jumlahnya 597. Namun pada saat proses pendaftaran dan hasilnya itu justru tidak memenuhi kuota 50 persen juga tidak. Padahal itu langkah yang sudah ditentukan oleh pusat, mestinya jumlah kuota itu kita maksimalkan, sehingga diharapkan tidak ada lagi tenaga honor di bidang pendidikan, namun tentu sesuai spesifikasi,” jelasnya.

Menurutnya, jika memang kuota itu tidak terisi, khusus bidang pendidikan, maka Dinas Pendidikan harus menjelaskan apa yang menjadi kendala dan apa persoalannya, sehingga kuota dan hasil tes itu tidak relevan.

Kalau memang pusat itu kasih kuota sesuai data Dapodik di Kota Ambon, maka dievaluasi, apakah data Dapodik itu sesuai fakta lapangan atau tidak. Jangan Dapodik tercantum 8, padahal faktanya hanya 2 atau sebaliknya. Makanya harus evaluasi untuk menjawab itu. Ini 2 tahun berturut turut kondisi itu terjadi dan tidak ada evaluasi, itu kesan yang tidak baik.

“Kan kasiang 2022- 2023 yang tes tidak memenuhi kuota, apalagi yang lolos saat itu tidak sampai juga dengan yang mendaftar,” tuturnya.

Memang, kalau dilihat dari akumulasi APBD Kota Ambon kata Laturiuw, itu tidak terlihat, karena mereka ini direkrut oleh sekolah dan bukan oleh pemkot.

“Yang Pemkot urusin tenaga pendidikan itu hanya dikisaran 100 lebih. Sementara honorer dibidang ini yang mungkin direkrut oleh sekolah, itu mencapai 1.000 lebih. Data di kita 2022 itu lebih dari 1.000, makanya kita minta data Dapodik itu segera dievaluasi, karena tidak relevan antara fakta dan data Dapodik,” tandasnya.(S-25)