AMBON, Siwalimanews – Kasus pengadaan lahan untuk pembang-unan Pem­bangkit Listrik Te­naga Gas, di Nam­lea, bakal panjang, lantaran  Ferry Tanaya yang dija-dikan tersangka lagi oleh jaksa, balik bikin perla-wanan.

Pengusaha tajir asal Pulau Buru, Ferry Tanaya, tak terima begitu saja ketika Kejaksaan Tinggi Maluku men­jadi­kan­nya kembali sebagai tersang­ka.

Lewat kuasa hukumnya, Ta­naya bereaksi keras atas status tersangka yang disemat­kan padanya.

Jaksa kembali menetapkan Tanaya sebagai ter­sangka pa­da 27 Ja­nuari 2021, setelah dilakukan gelar per­kara, deng­an me­ner­bitkan surat pe­ne­tapan nomor B-212/Q.1/Fd.2/01/2021.

Sebelumnya, Tanaya juga pernah ditetapkan sebagai ter­sangka oleh korps Adhyaksa itu, pada Juni 2020 dan kemu­dian ditahan pada 31 Agustus 2020 lalu.

Tidak tinggal diam, Tanaya kemu­dian mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon pada 10 September 2020.

Langkah Tanaya berhasil. Hakim tunggal Rahmat Selang pada 24 September 2020 membatalkan surat perintah penyidikan Kejati Maluku nomor Print-01/S.1/FD.1/04/2019 tanggal 30 April 2019.

Adu cepat antara Tanaya dan jaksa pun tak terhindarkan. Sehari setelah dibebaskan, Kejati Maluku kembali menerbitkan lagi Sprindik baru pada 25 September 2020, se­kaligus melayangkan surat pembe­ritahuan penyidikan ke Tanaya.

Tak mau lengah, jaksa kembali meminta Badan Pengawasan Keua­ngan dan Pembangunan Perwakilan Maluku melakukan audit pada bulan Desember. Hasilnya, BPKP mene­mukan ada kerugian negara sebesar Rp 6 miliar.

Sebelumnya, audit pernah dilaku­kan pada 17 Maret 2020, dimana ditemukan kerugian negara sebesar Rp 6 miliar.

Berbekal data BPKP, Kejati lang­sung melakukan gelar perkara dan ekspos kasus tersebut. Tanaya kembali dijadikan tersangka pada 27 Januari 2020.

Cacat Hukum

Kuasa hukum Tanaya, Hendry Lusikooy menegaskan, penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Kejati Maluku cacat hukum, karena melanggar pasal 81 KUHP.

Pasalnya, tambah Lusikooy, tang­gal 25 Januari lalu pihaknya sudah mengirim surat penanguhan penye­lidikan ke Kejati dan tak pernah direspons. Anehnya, dua hari kemudian Kejati mengeluarkan surat penetapan tersangka.

“Kita surati Kejati minta perkara yang diproses untuk ditunda, karena Pasal 81 menerangkan penyidik wajib melakukan penanguhan penye­lidikan selama proses gugatan prayudisial sedang berlangsung. Nah yang dilakukan oleh Kejati ini menabrak aturan yang tertera dalam pasal tersebut. Ini sebuah pelang­garan dan cacat secara hukum,” tandas Lusikooy kepada Siwalima di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (3/2).

Dia bahkan menuding penetapan tersangka Tanaya merupakan kesa­la­han fatal dan menunjukan ketidak patuhan Kejati Maluku terhadap undang-undang.

“Kalau masyarakat salahi aturan dihukum, kalau Kejati masa tidak di­hukum, harusnya mereka jadi con­toh, bukan malah menabrak aturan,” ujarnya.

Lapor Kejagung

Lusikooy juga memastikan pihak­nya akan segera membuat laporan resmi dan melaporkan Kepala Kejak­saan Tinggi Maluku, Rorogo Zega ke Kejaksaan Agung.

Laporan ke Kejagung itu dibikin, lantaran pihaknya merasa penetapan Tanaya oleh Kejati Maluku dibawah komando Zega, cacat hukum.

Ditanya, selain melaporkan Kajati ke Kejagung, langkah apa lagi yang akan ditempuh terkait penetapan tersangka terhadap Tanaya, Lusi­kooy menegaskan, kemungki­nan besar klien mereka akan kembali menempuh pra peradilan.

“Kemungkinan besar kita akan ambil langkah pra peradilan lagi, hanya saja saat ini tim kuasa hukum yang diketuai Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy dan saya akan be­rembuk untuk memastikan langkah selanjutnya,” pungkasnya.

Pegawai BRI Diperiksa

Tim penyidik Kejati Maluku me­meriksa salah satu pegawai BRI Cabang Ambon berinisial M, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG 10 MV Tahun Anggaran 2016 di Du­sun Jiku Besar, Desa Namlea, Keca­matan Namlea, Kabupaten Buru.

Ia diperiksa oleh sebagai saksi untuk dua tersangka yakni Ferry Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa.

Pegawai BRI ini diperiksa oleh penyidik YE Almahdaly sejak pukul 09.14 hingga pukul 11.30 Wit dan dicecar puluhan pertanyaan.

M adalah pegawai BRI Ambon yang bertugas sebagai kasir, saat transaksi pembayaran lahan antara Tanaya dan PLN Ambon.

“Benar hari ini ada pemeriksaan saksi dengan inisial M yang meru­pakan pegawai BRI Ambon. Ia diperiksa oleh penyidik YE Almah­daly,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapu­lette dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Rabu (3/2).

Disinggung soal masih adakah saksi lain yang akan diperiksai, Sapulette mengaku, masih ada saksi lagi yang akan diperiksa. Namun identitasnya belum diketahui.

“Masih ada lagi saksi yang akan diperiksa,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Maluku, kembali menetapkan pe­ngusaha Ferry Tanaya sebagai tersangka, dalam kasus awal yang disangkakan kepadanya. Tanaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Maluku dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan pemba­ngunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Tahun 2016 di Namlea, Kabupaten Buru.

Tanaya ditetapkan sebagai ter­sangka pada 27 Januari 2021, setelah dilakukan gelar perkara, Kejati mener­bitkan surat penetapan nomor B-212/Q.1/Fd.2/01/2021. (S-16/S-45)