AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Murad Ismail resmi melantik tiga penjabat bupati pada tiga dari 4 daerah di Maluku yang akan melangsungkan pilkada pada 9 Desember mendatang.

Ketiganya adalah, Hadi Sulaiman sebagai Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur, Rosida Soamole sebagai Penjabat Sementara Bupati Kepulauan Aru dan Melky Lohy sebagai Penjabat Sementara Bupati MBD.

Melky dilantik dengan SK Mendagri Nomor: 131.81-3005 tahun 2020 tertanggal 24 September, Sedangkan Rosida dilantik dengan SK Mendagri Nomor 131.81-3006 tahun 2020 tertanggal 24 September serta Hadi diangkat dengan SK Mendagri Nomor 131.81-3007 tahun 2020 tertanggal 24 September.

Ketiganya mulai bertugas sejak hari ini, Sabtu (26/9) sampai dengan 5 Desember dan bertanggungjawab langsung kepada Mendagri melalui gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Pelantikan ketiga penjabat ini ditandai dengan pemasangan tanda jabatan dan plakat oleh gubernur Maluku Murad Ismail

Gubernur dalam arahannya mengingatkan kepada ketiga penjabat ini untuk menjaga negralitas ASN terutama para guru di tempat tugas masing-masing.

Dikatakan, sebagai seorang ASN terutama guru, harus menjalankan tanggungjawab sebagai aparatur negara dan jangan berpihak.

“Biarkan para calon mereka adu gagasan, adu visi dan misi, bukan karena sesuatu sehingga, kepala desa, guru dan ASN dikerahkan. Saya akan tegas dengan ini,” ucap gubernur.

Ia juga mengingatkan para penjabat untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik serta, mensukseskan pilkada sekaligus memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Selain itu, gubernur juga minta kepada ketiga pejabat ini untuk mengawasi bupati dan wakil bupatinya yang sementara melaksanakan cuti kampanye.

”Tolong diawasi, tidak boleh gunakan kendaraan dinas selama kampanye. Saya minta tolong kepada pak Kapolda dan Pangdam untuk perintahkan Kapolres dan Dandim bantu awasi penyelenggaraan pilkada di empat daerah ini,” tandasnya.

Kepada masyarakat di empat kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada, gubernur juga ingatkan agar jangan mau dibeli dengan uang ketika pilkada.

”Masyarakat harus pintar, jangan ada money politics, jangan karena Rp 200 ribu kalian akan menderita 5 tahun nggak jelas, jadi pilihlah orang yang betul-betul kalian yakin bisa bawa perubahan,” harapnya. (S-39)