Lantik 8 Penjabat KPN, Bupati Minta Transparan Kelola Dana Desa
BUPATI Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas secara resmi melantik dan mengambil sumpah delapan Kepala Pemerintah Negeri (KPN), yang berlangsung di Aula Pandopo Bupati SBT, Jumat (26/5).
Delapan KPN yang dilantik dan diambil sumpah itu yakni, Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Kilbon Kwai, Kecamatan Kilmury, M. Aswir Kwairumaratu; Penjabat KPN Silohan, Kecamatan Bula Barat, Jen Gani; Penjabat KPN Poling, Kecamatan Siwalalat, Hasan Wailisa; Penjabat KPN Otademan, Kecamatan Kesui Watubela, Erwin Belakolly; Penjabat KPN Kilalir Kilwou, Kecamatan Pulau Gorom, Aisah Kelibai; Penjabat KPN Kilmury, Kecamatan Kilmury, Ulfa Kwairumaratu; Penjabat KPN Kiltai, Kecamatan Seram Timur, Abdul Rauf Kastella; serta Penjabat KPN Amar Watu, Kecamatan Gorom Timur, Sinda Rumakuway.
Turut hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Asisten II Bupati Kabupaten SBT Idris Boufakar, para pimpinan OPD lingkup Kabupaten SBT, Kepala KUA Kecamatan Bula Ismail Rumwokas, para Kepala Desa Negeri serta para tamu undangan lainnya.
Bupati dalam sambutannya meminta kepada para Kepala Pemerintahan Negeri dan Penjabat Negeri Administratif agar transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. Bekerjalah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena sejalan dengan banyaknya pendanaan yang masuk ke desa, trend pengawasan pun akan semakin ketat.
“Pengelolaan dana desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa sehingga pengelolaan dana desa bisa efektif dan mendapatkan pengawasan yang jelas,” pinta bupati.
Baca Juga: BPBD: 5 Warga SBT Berhasil Ditemukan di Perairan BandaKepada masyarakat yang ada di negeri, kata bupati, untuk terus memberikan masukan dan petunjuk kepada kepala negeri saling berkoordinasi dan masing- masing desanya bekerja sama untuk membangun kemajuan di negerinya.
“Selamat kepada Kepala Pemerintahan Negeri yang telah di lantik hari ini, semoga ke depan dapat menjalankan tugas sebagai Kepala Negeri / Pejabat Negeri Administratif yang dapat bertanggung jawab dan beramal,” ucap bupati.
Bupati juga menegaskan, seorang Kepala Pemerintahan Negeri mempunyai tugas yang besar bukan hanya terfokus pada program yang ditawarkan serta nominal anggaran yang diusulkan ke pemerintah, tetapi idealnya seorang Kepala Pemerintahan Negeri harus mampu membawa masyarakatnya hidup secara layak dan menggiatkan kembali budaya gotong-royong yang saat ini hampir punah.
“Kepala Pemerintah Negeri tugasnya membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan Pemerintahan di tingkat desa. Jadilah seorang Kepala Negeri yang senantiasa mampu memegang teguh amanah dan senantiasa berkomitmen atas janji yang dituangkan dalam visi dan misi, dengan mendukung program Pemerintah Kabupaten SBT dalam mewujudkan fokus kegiatan dan pembangunan secara merata,” tegas Bupati. (Mg-1)
Tinggalkan Balasan