AMBON, Siwalimanews – KPU Maluku minta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan sisa 40 persen anggaran pilkada tahun 2023.

Pasalnya, sampai dengan saat ini masih ada pemerintah kabupaten/kota di Maluku yang belum menyelesaikan anggaran penunjang pilkada.

Anggota KPU Maluku Hanafi Renwarin kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Jumat (1/3) menjelaskan, KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam waktu dekat akan melaunching pilkada.

Hal ini menindaklanjuti keputusan KPU RI Nomor 2 tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

“Memang dalam waktu dekat ini tahapan pilkada mulai dilakukan KPU, tapi masih ada pemkab dan pemkot yang belum menyelesaikan pembayaran sisa dari 40 persen yang wajib dialokasikan pemda pada tahun 2023 lalu,” ungkap Hanafi.

Pemda kata Hanafi, harus segera menyelesaikan persoalan anggaran pilkada yang belum tuntas, agar tidak menggangu jalannya tahapan pilkada. Berdasarkan UU, maka seluruh pembiayaan pilkada gubernur dan wakil gubernur dibebankan kepada APBD provinsi, sedangkan untuk bupati dan walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

“Kalau anggaran penunjang ini tidak diselesaikan, maka pasti mengganggu tahapan. Memang pemda terkendala anggaran juga, tapi mestinya sisa 40 persen di tahun 2023 itu diselesaikan dulu, baru dilakukan dengan sisa 60 persen di tahun ini,” tandas Hanafi.

Hanafi berharap, pemda lebih responsif terhadap penyelesaian anggaran pilkada, sehingga tahapan dapat berjalan dengan baik.(S-20)