NAMLEA, Siwalimanews – Ketua KPU Buru Munir Soamole mengungkapkan, kalau ada potensi konflik antar sesama warga di Desa Waehotong menjelang Pemilu 2024 nanti, sebab masyarakatnya terbelah menjadi dua kubu, dimana ada kubu yang pro Kabupaten Buru dan ada pula yang pro Kabupaten Buru Selatan.

Hal itu diungkapkan Soamole saat bersilaturahmi dengan Kapolres Buru AKBP Nur Rahman, di ruang kerja kapolres, Rabu (26/4/2023), sekaligus membahas tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlanjut maupun pola pengamanan dalam pemilu nanti.

Sebelum bertemu kapolres Soamole mengaku, kalau sebelumnya pihak KPU dengan Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy, mereka telah melakukan pertemuan bersama Komisi 1 DPRD Maluku terkait tapal Batas Kabupaten Buru dan Buru Selatan, tepatnya di Desa Waehotong.

pada  saat petugas pantarlih melakukan coklit di Desa Waehotong beberapa waktu lalu, tensi politik di sana begitu tinggi, sebab ada sebagian masyarakat ingin masuk wilayah Kabupaten Buru Selatan dan sebaliknya ada masyarakat Kabupaten Buru Selatan ingin masuk Kabupaten Buru.

“Untuk itu, dalam tahapan pendaftaran caleg nantinya, KPU Buru akan intens melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait situasi kamtibmas disana dan Buru pada umumnya,” ujar Soamele.

Ia berharap, agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan di Waehotong sebelum tahapan Pemilu 2024 nanti, sehingga tidak berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di dalam masyarakat setempat.

Kedatangan Soamole dan komisioner di Polres Pulau Buru ini disambut Kapolres AKBP Nur Rahman didampingi Wakapolres Ruben Sihombing, Kabag Ops AKP Upril W Futwembun, dan Kasat reskrim Iptu Aditya Bambang Sundawa, serta perwira intelkam Aipda Atsmar Tuasa.

Kapolres dalam kesempatan itu mengatakan, dalam hasil pemilu nanti sebagai pihak keamanan, maka kepolisian akan tetap mengacuh dan menerima  rilisan versi KPU.

“Kami Polres Pulau Buru bersedia hadir kapanpun apabila diundang oleh KPU terkait pengamanan ataupun kegiatan tahapan Pemilu 2024,” ujar kapolres.

Sementara Kabag Ops, AKP Upsril W Futwembun menambahkan, kalau  saat ini sedang berlangsung tahapan pendaftaran caleg, sehingga perlu dilakukan pengamanan guna menghindari gangguan kamtibmas di Kantor KPU Buru.

“Untuk itu harus dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila diperkirakan dalam tahapan tersebut dianggap rawan guna melakukan pengamanan kantor dan komisioner KPU,” saran Futwembun.

Futwembun juga ingatkan agar Jadwal kampanye diatur dengan  baik, karena ada pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi/kab/kota.

“Persoalan Linmas, karena dalam plotingan pengamanan harus disiapkan petugas linmas dari jauh jauh hari karena dalam pola pengamanan kami ada petugas linmas dalam PAM TPS. Pergeseran logistik serta penampungan logistik surat suara di lokasi TPS juga perlu diperhatikan, ” lanjut Futwembun.

Sementara Wakapolres Ruben Sihombing pada kesempatan itu minta agar pada saat serpas logistik nanti anggota harus melekat sampai dengan TPS guna menghindari opini negatif terkait manipulasi logistik surat suara.

“Apabila dalam rakor terkait Pemilu nanti diharapkan menghadirkan dari pihak Telkom guna menjamin jaringan telekomunikasi selama tahapan Pemilu,” usul wakapolres.(S-15)