AMBON, Siwalimanews – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Askam Tuasikal, sebentar lagi bakal duduk di kursi pesakitan, Pengadilan Tipikor Ambon.

Berkas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini telah dinyatakan lengkap oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Tidak hanya Askam, dua tersangka lainnya yakni, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malteng, yang juga mantan manager dana BOS, Oktavianus Noya dan Munnaidi Yasin, Komisaris PT Ambon Jaya Perdana sebagai penyedia, juga akan sidang bersama-sama.

Ketiganya adalah tersangka Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Maluku Tengah tahun 2020-2022.

Kasi Pidsus Kejari Malteng, Yunita Sahetapy mengatakan, untuk berkas tiga tersangka  ini tidak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon, sebab berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh pe­nyidik Kejari Malteng, dan rencana­nya pekan depan akan dilakukan tahap II atau pelimpahan berkas perkara dan tersangka.

“Untuk berkas tiga tersangka dana BOS itu penyidik sudah di­nyatakan lengkap atau P21, dan rencananya minggu depan ini akan dilakukan tahap II,” ujar Sahetapy kepada wartawan di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis, (21/9).

Sahetapy menyebutkan, karena berkas para tersangka sudah leng­kap, maka tidak lama lagi berkas per­kara ini akan dilimpahkan di peng­adilan untuk kepentingan sidang.

“Jadi tidak lama lagi akan dilim­pahkan di pengadilan,” ujarnya.

Jadi Tersangka

Seperti diberitakan sebelumnya, Tuasikal ditetapkan sebagai tersa­ng­ka kasus dugaan korupsi dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabu­paten Maluku Tengah Tahun 2020-2022.

Dia resmi ditetapkan sebagai ter­sangka oleh Kejari Maluku Tengah, Kamis (24/8), bersama Oktovianus Noya selaku Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang juga mantan Manajer Dana BOS dan Munnaidi Yasin, Komisaris PT. Ambon Jaya Perdana selaku penyedia.

Penetapan dan penahanan ketiga tersangka ini disampaikan Kejari Malteng, Nur Akhirman didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana khusus Junita Sahetapy dalam konferensi pers, yang digelar di Kantor Kejari Malteng, Kamis (24/8).

Kajari menjelaskan, penetapan Kadis BPKAD Malteng Askam Tua­sikal bersama  Oktovianus  Noya dan Munnaidi Yasin sebagai ter­sangka itu setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga ketiganya langsung ditahan.

“Atas perbuatannya ketiga ter­sangka disangkakan dengan pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Un­dang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko­rupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta subsidair, pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” urai Kajari.

Menurut Kajari, perbuatan para tersangka, menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp3.993.294.179,94 berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku.

Untuk diketahui, dalam perkara ini penyidik juga melakukan penyitaan uang tunai 327.000.000 juta dari tersangka Okto Noya.

Terhadap para tersangka dilaku­kan penahanan pada tahap penyi­dikan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai 12 September 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Masohi di Masohi.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik Kejari Malteng menemukan sejumlah bukti baru dugaan korupsi Dana Bos Tahun Anggaran 2021-2022 bernilai Rp61,1 miliar.

Bukti-bukti baru tersebut kemu­dian mempermudah tim penyidik Kejari Malteng mengungkap siapa pelaku dibalik dugaan korupsi yang menguras anggaran jumbo tersebut, bahkan saat ini penyidik telah mengantongi calon tersangka.

Penemuan bukti baru tersebut setelah penyidik Kejari Malteng me­nggeledah rumah Dinas Kepala Pe­ngelolaan Keuangan dan Aset Dae­rah, Askam Tuasikal, Rabu (16/8).

“Jadi kami menemukan sejumlah bukti baru dan bukti tambahan dari penggeledahan itu, yang tidak diserahkan oleh para saksi,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Malteng, Junita Sahetapy kepada Siwalima melalui telepon selulernya.

Selain menggeledah rumdis Kadis BPKAD, tim penyidik Kejari Malteng juga menggeledah ruangan manager dana Bos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mal­teng, serta ruangan operator dana Bos Frits Lukas Sopacua di Negeri  Soahuku, Kecamatan Amahai.

Dikatakan, bukti yang diperoleh dalam penggeledahan itu sebelum­nya telah diminta oleh penyidik namun tidak diserahkan.

Sahetapy mengaku, pihaknya telah mengantongi calon tersangka dalam kasus bernilai jumbo itu.  Namun demikian pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian  negara oleh BPKP Maluku.

Dia menegaskan, pihaknya akan segera mengajukan surat penetapan penggeledahan ke pengadilan Tipi­kor Ambon. (S-26)