AMBON, Siwalimanews – Kondisi Keamanan dan Keter­tiban di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pasca tertem­baknya tiga orang warga di hutan perbatasan Negeri Hulaliu dan Aboru berangsur kondusif.

Aparat TNI dan Polri terus me­lakukan patroli gabungan dengan menyisir wilayah hutan maupun perairan laut. Patroli bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat.

“Alhamdulillah sampai hari ini kondisi keamanan di Pulau Haru­ku semakin kondusif. Kami bersama rekan-rekan TNI terus melakukan patroli gabungan di hutan maupun di laut,”  ungkap Ka­bid Humas Polda Maluku Kombes Roem Ohoirat.

Selain melakukan patroli gabu­ngan, aparat TNI dan Polri juga me­ngawal masyarakat untuk meng­ambil hasil perkebunan di hutan.

“Pasukan TNI dan Polri juga melakukan pengawalan kepada masyarakat yang ingin mengambil hasil-hasil perkebunan di hutan mereka,” tambahnya.

Menurutnya, kondusifnya kamtib­mas di Maluku tak terlepas dari ber­bagai pihak, terutama tokoh aga­ma, dan masyarakat yang terus me­nggaungkan pesan-pesan per­damaian.

“Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat, tokoh agama, yang sudah turut membantu dalam hal ini Sinode GPM dan sebagai­nya yang terus menyerukan pesan-pesan damai,”ungkap Ohoirat.

Ohoirat berharap, masyarakat agar tetap tenang dan tidak ter­provokasi dengan isu-isu menye­satkan yang beredar luas di media sosial. “Kami harap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovo­kasi. Jika mendengar informasi yang menyesatkan silahkan lang­sung melaporkan kepada aparat keamanan terdekat,” pintanya.

Pesan Damai

Sementara itu ditempat terpisah, para Raja-raja se Maluku bersilah­turahmi dengan Forkopimda Malu­ku dan menyerukan pesan damai.

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Majelis Latupati Provinsi Maluku, Kota Ambon, Jumat (18/2) dihadiri langsung Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Richard Tam­pubolon, Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Kesbangpol, Titus Renwarin serta Ketua Umum Majelis Latupati Maluku, H. Ibrahim M.H. Wokas.

Wokas dalam sambutannya berharap agar jangan lagi terulang peristiwa-peristiwa lalu yang berakibat pada kesengsaraan.

“Sebab peristiwa-peristiwa itu (konflik) bukannya mengorbankan korban sepihak, tapi Katong (kita) semua jadi sengsara,” tuturnya.

Menurut Ibrahim, kedamaian harus dimulai dari diri sendiri. Oleh­nya itu ia mengajak semua pi­hak untuk bekerja keras memper­tahankan perdamaian di bumi Raja-raja ini.

“Mari kita memperbanyak dialog, jangan mencari perbedaan tetapi carilah persamaan. Kalau kita tidak bersaudara dalam keimanan, maka mari kita bersaudara dalam kemanusiaan. Sehingga aman, damai itu akan indah untuk anak cucu kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif  mengatakan, sebagai orang yang baru menjabat di Maluku selama kurang lebih 1 bulan 15 hari, silaturahmi dengan para Latupati di Maluku ini sangat penting.

Menurutnya, dalam tataran Pe­me­rintah Provinsi Maluku, para Upulatu dan Inalatu merupakan bagian penting dalam memba­ngun serta menjaga semangat kea­manan dan kedamaian di daerah ini. “Mungkin tidak semua provinsi di Indonesia, inilah kekha­san dan keunikan Maluku. Daerah ini sangat dihormati dan dihargai oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Menurutnya, Raja-raja memiliki peran strategis dalam memba­ngun bangsa ini, turut serta mem­bantu dalam memelihara kamtib­mas, terutama di Provinsi Maluku.

“Saya sering lihat ada slogan Ambon Manise. Saya kira ini bukan hanya Ambon tapi juga harus Maluku Manise. Manise ini bisa kita singkat adalah “Maluku Aman dan Damai Indonesia Sejahtera”,” pintanya.

Senada dengan Kapolda, Pangdam Pattimura, Mayjen TNI Richard Tampubolon, mengajak masyarakat untuk tidak percaya dengan yang namanya “katanya”.. Sebab, “katanya” itu merupakan bagian dari provokator untuk mengadu domba dan memecah belah persatuan dan kesatuan di antara sesama orang saudara di Maluku.

“Sosmed itu dengan berbagai isu yang luar biasa, kalau kita tidak selektif, cermat, berpikir, dingin hati, kita bisa termakan. Untuk itu dengan hati yang paling dalam saya memohon saat ini di sosmed banyak sekali provokator provokator, marilah kita semua yang hadir di sini kita juga memprovokasi dengan pesan-pesan damai,” ajaknya.

Pangdam mengaku telah meminta jajaran Kodam XVI/Pattimura untuk terus menyampaikan pesan-pesan damai baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kodam sampaikan pesan-pesan damai untuk melawan pesan-pesan yang ingin selalu mengadu domba dan memecah belah kita dari zaman penjajahan Belanda,” pintanya.

Pernyataan Sikap

Sementara itu, Sekretaris Umum Latupati Maluku, Decky Tanasale menyampaikan beberapa tuntutan Latupati se-Maluku, yang merupakan lembaga adat menjadi wadah perkumpulan para Raja Maluku, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengakui hak setiap masyarakat untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, berdemokrasi mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan menolak segala bentuk kekerasan.

“Dengan dasar dan sikap dan moral di atas, kami mengung­kapkan rasa keprihatinan yang sangat mendalam atas beberapa kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban kita orang-orang basudara di Maluku pada beberapa waktu belakangan ini, “ungkapnya Tanasale.

Adapun lima pernyataan sikap Latupati Maluku antara lain, pertama menghimbau kepada semua pihak menghentikan tindakan kekerasan, semua aksi kerusuhan yang menyebabkan kerugian secara fisik, psikis berupa keresahan, rasa tidak aman, ketakutan di masyarakat.

Kedua, menghentikan segala bentuk teror, provokasi, yang berdampak pada permusuhan Ras, Suku dan memecah-belah sesama orang basudara.

Ketiga, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersikap bijak dalam menggunakan sosial media, ataupun platform media pengantar pesan dengan tidak menyebarkan konten-konten berisikan ujaran kebencian, aksi-aksi kekerasan, dan berita palsu (hoax), dan menangkalnya dengan memberikan rujukan sumber informasi terpercaya.

Keempat, mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan terhadap seluruh rangkaian peristiwa yang mengarah pada terjadinya kerusuhan di beberapa tempat di wilayah Maluku.

Kelima, mendukung upaya penyelesaian konflik secara persuasif dan penegakan hukum sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk mewujudkan perdamaian secara utuh dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip netralitas dan berkeadilan.

“Harapan kami agar pernyataan sikap ini dapat ditindaklanjuti oleh Bapak Gubernur Maluku, Pangdam Pattimura dan Kapolda Maluku serta semua jajarannya dalam upaya merajut kembali perda­maian di bumi raja-raja. (S-10)