SETELAH sukses bangun kerjasama dengan Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel), Pemerintah Provinsi Maluku, kembali menjejaki bangun kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) diberbagai sektor.

Sebab, selama ini Kota Surabaya, Jatim “pintu” masuk keluar  dari Maluku ke Kota Surabaya dan sebaliknya.

Setelah Komisi I DPRD Provinsi Maluku dan Pemprov Maluku, duduk bersama membahas draf atau klausul Memorandum of Understanding (MoU) khusus untuk kerjasama dibidang Kepegawaian.

Raker dipimpim Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra berlangsung di ruang Komisi I dihadiri, Kepala BKD, Dinas Ketahanan Pangan dan Karo Pemerintahan dan Otda Setda Maluku, Selasa (8/3).

Rumra mengatakan, Raker membahas tentang sembilan konsep kerjasama Pemprov Maluku dan Pemprov Jatim.

”Tadi yang kita baru bahas baru satu konsep, karena pimpinan OPD nya tidak hadir dan kita sepekat untuk tidak membahas konsep kerjasama lainnya,“ ujarnya.

Sementara yang sudah dibahas sambungnya, terkait dengan BKD yang menyangkut dengan asesmen ASN dan sistim digitalisasi.

”Jadi konsep itu yang kita siapkan dan kita siapkan pada prinsipnya konsep itu tidak dipersoalkan dari sisi materi penguatan kerjasamanya,”jelasnya.

Karena dari sisi aspeknya ada saling menguntungkan antara Pemprov Maluku dan Jatim dan dari sisi keuangan Jatim sudah menyatakan siap untuk membackup, sehingga dalam peningkatan kapasitas ASN akan diberi kemudahan.

“Nantinya dari sisi kapasitas ASN, kedepan ada kemudahan dengan Jatim, sebagai salah satu  provinsi yang maju, dibandingkan dengan provinsi yang lain, dan itu dua aspek yang tadi kita bicarakan,”ucapnya.

Kerjasama antara kedua pemprov lanjut, Rumra tentu tidak ada saling merugikan satu dengan yang sebaliknya saling menguntungkan dan kerjasamanya sangat direspon Pemprov Jatim, bahkan Jatim siap jika diminta untuk melakukan berbagai pelatihan peningkatan kualitas ASN.

“Tadi juga dari rekan-rekan komisi setuju, kalau setiap tiga kali melakukan evaluasi terhadap semua konsep kerjasama kita, jangan sampai sudah disepekati tapi tidak ada progresnya, dikertasnya seperti itu tapi langkah-langkah OPD-nya tidak melakukanya, sebaba pengalaman kemarin itu di Sulsel, teman-teman hadir tapi hanya untuk sekedar hadir, sehingga telah disepakati untuk setiap tiga bulan dilakukan evaluasi,”katanya. (S-20)