AMBON, Siwalimanews – Klaim kosong Gubernur Murad Ismail yang menyebut dirinya berhasil menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Maluku namun hal tersebut berbanding terbalik dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda.

Data BPS mencatat jumlah pendu­duk miskin di Maluku pada September 2022 mencapai 296,66 ribu orang. Jika Dibandingkan Maret 2022, jum­lah penduduk miskin naik 6,09 ribu orang. Sementara jika diban­dingkan de­ngan September 2021, jumlah pen­duduk miskin naik sebanyak 1,69 ribu orang.

Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 16,23 persen, naik 0,26 persen poin ter­hadap Maret 2022.

Berdasarkan daerah tempat ting­gal, pada periode Maret 2022-  September 2022, jumlah penduduk mis­kin perkotaan naik sebesar 2,96 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 3,12 ribu orang.

Data BPS Maluku ini kemudian dibantah Gubernur Murad melalui Kepala Bapedda dan Litbang Maluku Anton Lailossa dalam rilis yang dibagikan Dinas Komunikasi dan Persandian Maluku, tadi malam.

Ia menjelaskan Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Murad Is­mail, mengalami penurunan kemiski­nan menjadi 1,46%, dan jika diban­dingkan dengan periode yang sama pada 5 tahun sebelumnya yakni Ma­ret 2014–September 2017 penurunan kemiskinan hanya terjadi sebesar 0,8%, maka pada kepemimpinan Murad-Orno kali ini perbandingan sekitar 170% lebih tinggi.

“Bisa dilihat pada masa peme­rin­tahan saat ini penurunan jumlah orang miskin juga terjadi, dari diatas 300 ribu jiwa menjadi hanya sekitar 290 ribuan. Nah pada periode yang sama 5 tahun yang lalu walaupun ter­­jadi penurunan 0,8%, orang mis­kin tidak mengalami penurunan, te­tap mengalami kenaikan. Dari refe­rensi ini kita harus berbesar hati, ka­rena pada masa ini terjadi percepatan penurunan kemiskinan.” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Lai­lossa menyampaikan sebagai mas­yarakat Maluku harus berbangga de­ngan pencapaian yang sudah dica­pai sampai saat ini atas percepatan penurunan kemiskinan yang terjadi.

“Kedepannya kita tetap harus optimis menghadapi berbagai feno­mena global, karena kita juga berhasil melewati krisis-krisis sebe­lumnya dengan cukup baik, karena itu kita juga harus tetap bekerja ke­ras, sesuai arahan gubernur kepada seluruh OPD, agar tetap berkoor­dinasi untuk menjaga stabilitas sosial dan juga mendorong ekonomi serta berbagai dampak-dampak positif yang dapat ditimbulkannya,” tutupnya.

Rakyat Tambah Susah

Diberitakan sebelumnya, Guber­nur Murad Ismail dan Wakil Gu­bernur Barnabas Nathaniel Orno dinilai tak serius dalam membangun Maluku lantaran hingga akhir pe­merintahan justru kemiskinan sulit ditekan.

Koordinator LSM Lembaga Pe­mantau Penyelenggaraan Negara Minggus Talabessy menyayangkan jika selama 5 tahun pemerintahan ini, angka kemiskinan tidak dapat di­turunkan, justru bertambah seba­nyak 299,66 ribu orang.

Dikatanan, jika kemiskinan di Maluku sulit ditekan maka Murad Ismail dan Barnabas Orno tidak mampu menjalankan tugas untuk menun­taskan kemiskinan selama periode kepemimpinan, sebab tu­juan utama dari kepemimpinan daerah adalah menurunkan angka kemis­kinan.

“Kalau kemiskinan meningkat, maka pemerintah saat ini tidak ber­hasil menurunkan kemiskinan. Pada­hal inti dan tujuan utama dari peme­rintahan harus menurunkan ke­mis­kinan masyarakat,” ujar Talabessy.

Menurutnya kesejahteraan mas­ya­rakat merupakan tugas utama yang harus dicapai gubernur dan wakil gubernur, walaupun tidak signifikan, tetapi yang terjadi saat ini masyarakat lebih sengsara dengan kebijakan yang dilakukan.

Talabessy menegaskan sejak awal 16 poin janji kampanye Murad Ismail dan Barnabas Orno jika dilakukan de­ngan baik, maka angka kemiski­nan da­pat ditekan sedikit demi se­dikit sebab harus diakui juga bahwa pandemi Covid-19 turun berdampak luas.

Selain itu kebijakan Murad dan ja­jarannya dalam melakukan peminja­man SMI senilai 683 miliar rupiah juga tidak tepat sasaran, karena lebih banyak dialokasikan kepada program-program infrastruktur yang terfokus pada Kota Ambon dan Maluku Tengah.

“Sebagian besar dana itu digu­nakan untuk belanja infrastruktur, tetapi mengesampingkan pemberda­yaan, itu salah satu kesalahan Mu­rad dan Orno. Ini digunakan untuk jalan dan trotoar yang bikin susah orang, karena licin, akibatnya masyarakat lebih sengsara bukan senang, karena salah satu sasaran dana itu dipakai,” ujar Talabessy.

Orang Miskin Bertambah

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan yang cukup dramatis pada September 2022.

Data BPS yang dirilis pada perte­ngahan Januari menyebutkan jumlah orang miskin mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu, jika dibandingkan bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu orang.

Adapun persentase penduduk miskin di Maluku per September 2022 tercatat 16,23 persen lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang hanya 15,97 persen.

Jumlah tersebut naik 3,12 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2022 tertatat sebesar 245,45 ribu orang jika dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di pedesaan pada Septembmer 2022 (23,54 persen) juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 sebesar 23,50 persen.

Sebaliknya jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebanyak 48,08 ribu orang. Jumlah ini bertambah 2,96 ribu orang dibandingkan periode Maret 2022 yang menunjukan kemiskinan di perkotaan pada September 2022 (5,90 persen), juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 5,82 persen. (S-09)