AMBON, Siwalimanews – Senior dan pendiri PDIP Provinsi Maluku, Evert Kermite mengingatkan seluruh pe­ser­ta Rakerda P­DIP yang ber­la­ngsung hari ini, Selasa, (30/8) untuk meng­eva­luasi kepe­mimpinan Gu­ber­nur Maluku, Murad Ismail.

Jika PDIP ma­sih meng­ingin­kan Murad Is­mail sebagai calon Gubernur 2024 men­da­tang, maka PDIP harus mem­­berikan bekal yang cu­kup bagi yang bersangkutan sebab jabatan ketua DPD ti­dak memiliki jaminan.

“Yang men­jadi jaminan adalah sejauh mana ke­berhasilan 16 butir program itu. Masih ada waktu untuk PDIP berbenah diri. Rakerda harus berani untuk mengatakan kepada Ketua DPD yang juga petugas partai, bahwa gaya kepemimpinan harus dirubah agar lebih demokratis,” tegas Evert kepada Siwalima Senin (29/8).

Mantan anggota DPRD Maluku ini juga berharap utusan DPP PDIP yang akan datang menghadiri Ra­ker­da PDIP harus benar-benar me­lihat dan menyerap aspirasi masya­rakat terkait dengan harapan terha­dap kepempimpinan Murad Ismail.

Dijelaskan, anggaran dasar PDIP pasal 64 menegaskan Raker­da dihadiri DPD, badan partai diti­ngkat provinsi, petugas partai di tingkat pusat maupun di daerah de­ngan tujuan membahas rencana kerja partai, melakukan evaluasi pro­gram partai dan menyikapi berbagai persolaan masyarakat di Maluku.

Rakerda merupakan momentum yang penting bagi cabang partai untuk melakukan langkah-langkah evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai petugas partai. Menyikapi kondisi akhir-akhir ini menggambarkan DPD berada dalam suasana kelesuan dan ini dilakukan otokritik.

Beberapa persoalan yang menimbulkan keresahan publik yakni persolaan kemanusiaan khususnya di daerah pedesaan. Rakerda PDIP harus mendesak kepada pemda segera menangani masalah kemanusiaan di Negeri Kariuw yang sementara tinggal di pengungsian Aboru.

“Kalau ini PDI-P tidak pikirkan dengan baik, jangan harap kedepan rakyat menganggap PDIP partai wong cilik,” ujar Evert.

Ia mengungkapkan, berbicara kepentingan partai pada pemilu yang akan datang, sudah tentu harus ada persiapan yang matang, sebab masyarakat berada dalam posisi mengevaluasi sejauh mana peranan konkrit dari PDIP terhadap berbagai persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Menurutnya, Rakerda harus melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah daerah selama ini, artinya jika banyak masyarakat yang mengeluh Gubenur yang hanya berkantor di rumah maka harus dibicarakan juga.

Termasuk permasalahan tidak ditempatinya rumah dinas Gubernur oleh Murad Ismail padahal daerah telah menyiapkan fasilitas tempat tinggal. Selain itu, Rakerda PDIP juga harus mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan 16 butir program yang ditawarkan oleh pasangan Murad Ismail -Barnabas Orno saat kampanye.

Salah satu yang penting ialah pemindahan ibu kota ke pulau Seram yang tercantum dalam poin pertama sesuai dengan ide dan gagasan bung Karno dengan menjadikan Masohi sebagai ibu kota Provinsi Maluku.

Bahkan Tambahnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sangat setuju program pemindahan ibu kota provinsi tetapi ternyata program tersebut sama sekali tidak dilakukan.(S-20)