AMBON, Siwalimanews – Kedeputian III Badan Nasional Pengelola Perbatasan melalui Keasdepan Infrastruktur Pemerintahan menggelar rapat capaian program/kegiatan rencana aksi PBWN-KP tahun 2022 pada Kemendagri dan Kemensos.

Rapat yang digelar di Orchardz Industri Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (16/6) kemarin dihadiri oleh para pejabat dan Kemendagri, Biro Perencanaan Setjen,      Sekretariat Ditjen Polpum,      Sekretariat BPSDM,           Direktorat Wasnas Ditjen Polpum, Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wasbang Ditjen Polpum, dan   Bagren Ditjen Dukcapil.

Sedangkan dari pihak kemensos dihadiri oleh. Biro Perencanaan Setjen, Sekretariat DitjenLinjamsos dan     Sekretariat Ditjen Dayasos. Sementara dari BNPP  dihadiri Asdep Infrastruktur Pemerintahan, Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra serta  Pejabat Perencana Ahli Madya/Muda dan staf Kedeputian III.

Untuk narasumber yang dihadirkan dalam rapat ini masing-masing Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan, BPSDM Kemendagri Hj Erliani Budi Lestari.

Kemudian, Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Setjen Kemendagri Namo Rambe Sinamo, Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan, Ditjen Dukcapil Kemendagri Anggi Reza Arrahman serta Perencana Ahli Muda Subkoordinator Data, Monitoring dan Evaluasi, Ditjen Polpum Kemendagri     Reza Yudistira

Selain itu, narasumber lainnya juga yakni, Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Setjen Kemensos Rahmi Fitrianti, Fungsional Statistisi Ahli Pertama, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Mashadi Dwi Milayanto.

“Maksud dan tujuan dari rapat ini yakni, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan rencana aksi PBWN-KP tahun 2022 pada Kemendagri dan Kemensos, serta  progres pelaksanaan program/kegiatan rencana aksi PBWN-KP tahun 2022 dari masing-masing kementerian/lembaga di kawasan perbatasan,” tulis humas BNPP dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Sabtu (18/6).

Dalam rapat itu, beberapa hal dismapaikan para narasumber yakni terkait denegan, kegiatan pengembangan kompetensi manajemen strategi penyelenggaraan pembangunan bagi aparatur pemda di wilayah perbatasan antar negara (Diklat Camat) oleh BPSDM Kemendagri, sampai saat ini telah dilaksanakan sebanyak tiga angkatan dengan metode daring dan klasikal.

Adapun kendala dalam pengembangan kompetensi manajemen strategi penyelenggaraan pembangunan bagi aparatur pemda di wilayah perbatasan antar negara yakni, kurangnya dukungan anggaran pengembangan kompetensi bagi ASN di daerah perbatasan, keterbatasan transportasi yang digunakan bagi peserta diklat di daerah diperbatasan, dan jarak tempuh serta akses yang dilalui peserta di daerah-daerah perbatasan (darat,laut,udara) masih tergolong sulit.

“Untuk kegiatan dialog kebangsaan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik di wilayah perbatasan oleh Ditjen Polpum Kemendagri telah terealisasi dari segi fisik sebanyak 1 forum yang dilaksanakan di Kota Batam pada bulan Maret 2022 yang dihadiri peserta dari Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Provinsi Riau, camat perbatasan dan tokoh masyarakat serta melibatkan BNPP selaku narasumber pada kegiatan dimaksud,” ujar pihak humas.

Masih dalam rilis tersebut disebutkan, berdasarkan data dari Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan, sampai dengan tahun 2021 terdapat 34 provinsi dan 199 kabupaten/kota yang telah membentuk pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK).

Ini diharapkan dengan kegiatan penguatan ini, kedepan dapat mendorong pembentukan pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) di kabupaten/kota perbatasan yang belum membentuk serta memperkuat daerah yang telah membentuk dalam internalisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan.

Kegiatan sosialisasi kebijakan pencatatan kelahiran pelaksanaan yang sudah berjalan, rapat persiapan selanjutnya akan dilakasanakan kegiatan yang lain berupa FGD Sosialisasi pencatatan kelahiran dan perjalanan dinas ke daerah 3T.

“Penyaluran program PKH dan sembako oleh Kemensos tahun ini untuk SP2D sudah terlakasana, tetapi untuk realisasi penyalurannya melalui himpunan bank milik negara (Himbara) belum mencapai 100%,” ujar pihak humas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial ini antara lain, terdapat daerah yang secara geografis sulit dijangkau, aksesibilitas yang sulit termasuk intensitas kejadian bencana di beberapa wilayah yang cenderung meningkat, beberapa lokasi KPM tidak ada bank penyalur, sehingga harus disalurkan melalui PT Pos, masih terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi dan KPM belum transaksi, dikarenakan, KPM meninggal tanpa ahli waris, KPM pindah domisili, KPM tidak ditemukan dan KPM sudah mampu/menolak.

Pada kesempatan itu, Deputi III memberikan penekanan agar seluruh program kegiatan kementerian/lembaga dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur serta tepat waktu, sinergitas dan koordinasi terus ditingkatkan, sehingga program kegiatan pembangunan di daerah perbatasan terus dapat berlanjut. (S-06)