AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku Irjen Refdi Andri, Kamis (2/9) siang, menggelar rapat koordinasi bersama Staf Kantor Kepresidenan.

Rapat yang dipusatkan di Kediaman Kapolda di Tantui ini, dihadiri tiga staf dari Kantor Staf Kepresiden yakni, tenaga ahli utama Theo LA Litaay, Mufti Makarima dan Raditya Herpramudita.

Perkembangan penanganan Covid-19 di Maluku menjadi topik utama, dalam rakor yang dibuka Kapolda Maluku yang juga dihadiri sejumlah PJU.

Usai membuka rakor, Karo Ops Polda Maluku Kombes Antonius Wantri Yulianto memaparkan situasi Kamtibmas, yang dilanjutkan dengan perkembangan penanganan Covid-19.

Pada kesempatan itu, Karo Ops menyampaikan data ketersediaan oksigen di Maluku, perkembangan vaksinasi, data tenaga kesehatan  dan tracing, kegiatan bansos, serta Gerai Vaksinasi Presisi Polda Maluku.

Mendengar paparan Karo Ops, Litaay mengatakan, setiap provinsi di Indonesia memiliki kendalanya masing-masing. Apalagi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan.

“Kendala penanganan Covid yang santer terjadi di sejumlah provinsi adalah hoax terkait pelaksanaan PPKM, akan tetapi di Ambon dapat dibatasi hoax yang terjadi di mana-mana,” ucapnya.

Litaay mengaku, sasaran pelaksanaan monitoring yang dilakukan Kantor Staf Kepresidenan yakni, pelaksanaan di lapangan tentang kesehatan, penebalan yang dilakukan rekan-rekan TNI dan Polri, serta elemen masyarakat sipil, entah itu pertemuan secara offline maupun online.

“Kami juga akan menggali beberapa isu, dinamika politik atau pun kesehatan yang ada di Maluku, kami lihat Maluku dapat berubah menjadi zona kuning, hal apa yang diberikan, karena banyak menjadi kendala dengan perubahan ini. Obat-obatan sintometic dan vitamin, vaksin mobile,” ujar Litaay.

Tak hanya Covid, pertumbuhan ekonomi Maluku juga tak luput dari pembahasan dalam rakor itu.

Salah satu staf Kantor Kepresiden Mufti Makarima mengaku, pada dasarnya kalau dilihat dari konstalasi wilayah dengan timur Indonesia, proses tansformasi yang pertama ada beragam strategis nasional yang direncanakan untuk berjalan.

“Dimensi yang paling pendek atau yang paling dekat, tentunya kita ketahui adalah pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, di mana salah satunya adalah di Ambon, ukuran yang diharapkan nantinya akan menjadikan hal itu sebagai sentra untuk perikanan di Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu Mufti mengaku, dalam konteks tersebut, tentunya penanganan dan lain-lainnya adalah bagian dari upaya bersama untuk ditingkatkan. Ini agar terjadinya pemulihan terhadap kondisi dari kesehatan warga masyarakat.

“Hal ini akan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional,” ucapnya.

Mufti mengaku, bila dilihat saat ini dari segi ekonomi, Maluku masih mengalami ketertinggalan. Namun tentunya dalam 50 tahun mendatang dia sudah tidak lagi berada pada posisi tersebut.

“Dia akan berada pada level tantangan yang kita hadapi saat ini, bagaimana untuk mempersiapkan kondisi dari masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjut Mufti, Maluku telah menunjukkan satu proses stabilisasi pasca konflik yang menunjukkan, bahwa daerah ini menjadi wilayah yang secara integrasi nasionalnya sangat kuat.

“Oleh karena itu, ini perlu untuk menjadi semacam kajian bagi banyak orang agar mempelajari, bagaimana proses pemulihan berlangsung, kemudian bagaimana proses penguatan itu berlangsung, dan selanjutnya adalah pengembangan,” pungkasnya. (S-45)