AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku, Irjen Pol Refdy Andri diminta menertibkan anak buah­nya saat pengamanan de­monstrasi.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa (HIPMA) Bur­sel di Jakarta, Ahmad Fatsey menyesali tinda­kan premanisme yang dilakukan orang dekat Kadis PU Maluku saat GMNI menggelar aksi demo memprotes peker­jaan trotoar di Kota Ambon yang dinilai tidak memberikan kenyamanan bagi warga Kota Ambon.

“Kami minta pak ka­polda tertibkan anak buah­nya yang membiarkan tindakan main hakim sendiri dilakukan preman,”  jelas Fatsey kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (15/3).

Menurut Fatsey yang juga Pe­ngurus HMI Jakarta Pusat ini,  selaku aktivis mahasiswa, polisi selaku pe­negak hukum harus mampu membe­rikan pengamanan ketat terhadap massa aksi. “Ya,  kalau kedapatan terdapat pre­man, saya kira pak kapolda harus berikan  teguran kepada anak buah­nya,” ujar Fatsey.

GMKI Kesal

Sementara itu, Ketua GMKI Ambon, Josias Tiven menyesalkan tin­dakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatas namakan keluarga Kadis PU dengan membubarkan demon­strasi yang dilakukan GMNI.

Ia menilai, polisi lambat mena­ngani masalah tersebut karena demonstrasi yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat justru disusupi oleh oknum-oknum yang membubarkan paksa demo tersebut.

Ia meminta, Kapolda Maluku me­nertibkan anak buahnya dalam pengamanan demonstrasi sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini.

Ia meminta, polisi harus bertindak tegas dalam menegakan aturan, siapapun yang bertindak sewenang-wenang harus dihukum apalagi main hakim sendiri.

“Menurut saya itu harusnya dari pihak kepolisian bisa meminimalisir seluruh persoalan yang kemudian terjadi dilapangan, karena dari pihak kepolisian sendiri turun untuk me­ngawal para aktivis dalam melaku­kan aksi demonstran,” katanya kepada Siwalima, Selasa (16/3).

Ia berharap ada langkah tegas yang di ambil oleh Kapolda Maluku untuk menertibkan para petugasnya di lapangan agar tidak kompromi dengan aksi-aksi main hakim sendiri.

Tidak Main-main

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Rum Ohoirat mewakili Kapolda Maluku menegaskan, polisi tidak main-main dengan preman,  apa­lagi yang mencoba mengacau­kan situasi saat demonstrasi.

“Sikapi kasus demonstrasi yang dilakukan adik-adik GMNI dan disusupi sekelompok orang yang katanya keluarga Kadis PU Maluku itu, kami sudah lakukan yang terbaik di lapangan. Ketika kelompok itu menyerang adik-adik dari GMNI, polisi langsung melerai dan mem­bawa dua kelompok itu ke Polsek Sirimau,” ujarnya.

Kabid menegaskan, baik preman atau apapun namanya jangan mengacaukan situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

“Kami tegaskan baik preman atau apapun namanya yang coba-coba mengacaukan situasi Kamtibmas akan kami sikat,” jelas Ohoirat.

Menurutnya, ketika kelompok pendemo dan pihak yang menyerang pendemo itu terjadi gesekan, ang­gota polisi yang bertugas di lapa­ngan langsung melerai dan mem­bawa dua kelompok tersebut ke Polsek Sirimau.

Katanya di Polsek kedua kelom­pok langsung berdamai dan menya­takan tidak ada lagi masalah. “Jadi sikap kami adalah kedua kelom­pok itu sama-sama diamankan dan dibawa ke Polsek Sirimau. Di sana penyelesaian kasus selesai. Kedua kelompok sudah berdamai,” kata Ohoirat.

Ia menegaskan, polisi tidak akan membiarkan preman maupun kelom­pok pengacau dalam bentuk apapun mengganggu situasi Kamtibmas saat demo digelar.

“Saya tegaskan, polisi tak akan biarkan preman atau kelompok mana­pun yang coba-coba kacaukan si­tua­si Kamtibmas saat demo ber­langsung,”  tandas ohoirat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon, Senin (15/3), melakukan unjuk rasa di Dinas PU Provinsi Maluku, terkait  pengerjaan trotoar di Kota Ambon, dibubarkan secara paksa.

Anehnya pembubaran aksi demo ini bukan dilakukan oleh pihak kepolisian, namun oleh sekelompok pemuda yang mengaku sebagai keluarga dari Kadis PU Maluku. Bahkan salah satu peserta demo dikabarkan menjadi objek kekerasan kelompok pemuda ini.

Polisi yang sementara bersiaga di lokasi demo, langsung mengambil langkah dengan mengamankan para pemuda dan demosntran ke Polsek Sirimau untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Informasi yang dihimpun Siwa­lima  di Polsek Sirimau menyebut­kan, peristiwa pembubaran paksa ter­sebut bermula ketika massa GMNI Cabang Ambon yang dipim­pin Muhammad Kilery selaku koordinator lapangan, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor PU Provinsi Maluku.

Dalam aksi tersebut, mereka mem­per­tanyakan legalitas proyek, dimana tidak tertera papan nama proyek dalam pengerjaan trotoar tersebut.

“Ini merupakan aksi damai, dimana kita pertanyakan transparansi dana trotoar, karena tidak ada papan pro­yek, serta menyampaikan keresahan masyarakat soal trotoar yang di­anggap licin dan membahayakan pengguna jalan, karena dibuat meng­gunakan keramik,” jelas Kilery kepada wartawan di Polsek Sirimau.

Menurutnya, saat perwakilan demonstran sementara menemui Sekretaris Dinas guna menyam­pai­kan aspirasi mereka, tiba-tiba mereka mendapat kabar, ada sekelompok pemuda yang mendatangi rekan-rekannya di luar Kantor PU dan melakukan tindakan anarkis.

“Substansi mereka datang saya tidak tahu untuk apa, karena posisi­nya saya sementara di dalam ruangan Sekretaris Dinas, setelah itu baru ada teman yang bilang kalau mereka datang langsung melakukan tindakan kekerasan. Bahkan ada teman kami yang jadi korban keke­rasan,” jelas Kilery.

Ditempat yang sama ketua kelompok pemuda yang diduga melakukan pembubaran paksa aksi demo itu Abdul Kadir Marasabessy mengaku, persoalan yang terjadi diakibatkan adanya kesalahan komu­nikasi dan terjadi secara spontan.

Menurutnya, apa yang dilakukan kelompoknya merupakan persoalan harga diri, mengingat kepala Dinas PU Provinsi Maluku Muhammad Marasabessy merupakan keluarga dari kelompok pemuda ini.

“Prinsipnya apa yang kita lakukan tadi adalah bagian dari harga diri saja, harga diri kakak laki-laki kita, kalau ada yang bilang setingan itu salah. Ini dilakukan secara spontan dan per­soalannya juga sudah selesai. Kita sudah komunikasi dengan ketua cabang dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Sirimau AKP Mustafa Kemal membenarkan adanya kejadian tersebut, menurut­nya, kedua kelompok tersebut diamankan untuk dilakukan mediasi.

Soal penyelesaian scara kekeluar­gaan, Kapolsek mengembalikan kepada pihak yang menjadi korban dalam hal ini massa GMNI.

“Persoalanya sudah kami tangani, yang pasti yang bubarkan bukan kita, siapa mereka, kalian bisalah analisa sendiri. Kalau untuk penyelesaian kita kembalikan ke pihak yang menjadi korban,” ungkap Kapolsek. (S-32/S-52)