AMBON, Siwalimanews – Inflasigabungan kota di Provinsi Maluku periode Januari 2024, masih rendah dan terkendali.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rawindra Ardiansah dalam rilisnya yang diterima Siwalimanews, Selasa (6/2) menyebutkan, perhitungan inflasi IHK pada gabungan kota di Maluku pada Januari 2024, telah menambahkan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga saat ini perhitungan tersebut berdasarkan pada 2 kota dan 1 kabupaten di Maluku.

Dimana pada bulan Januari 2024, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku secara bulanan tercatat 0,19 persen (mtm).

Menurutnya, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan Desember 2023 yang mengalami inflasi sebesar 0,41 persen (mtm). Meskipun demikian, realisasi inflasi gabungan kota di Maluku tersebut, lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 0,04 persen (mtm).

“Secara spasial, tekanan inflasi berasal dari Kota Ambon dengan inflasi sebesar 0,42 persen (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp0,37 persen (mtm),” jelasnya.

Disisi lain kata Ardiansah, Inflasi Kota Tual pada bulan Januari 2024, justru mengalami deflasi, dengan angka -0,25 persen (mtm), tidak setinggi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,99 persen (mtm). Sedangkan untuk Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Kabupaten IHK terbaru, mengalami deflasi pada Januari 2024, dengan angka -0,09 persen.

Melandainya inflasi gabungan kota di Maluku, di dorong oleh penurunan angka inflasi pada kelompok transportasi, yang mana pada bulan Januari 2024, komoditas tarif angkutan udara mengalami penurunan hingga mengalami deflasi, dengan andil deflasi sebesar -0,12 persen (andil mtm).

“Penurunan angka inflasi angkutan udara sejalan dengan normalisasi pasca HBKN Nataru, serta terjadi tren penurunan harga avtur hingga Januari 2024. Sedangkan secara kelompok, angka realisasi kelompok transportasi mengalami penurunan bahkan deflasi sebesar -0,86 persen (mtm), dibandingkan Desember 2023 yang inflasi sebesar 0,37 persen (mtm),” urainya.

Penurunan tekanan inflasi pada kelompok transportasi ini juga menurut Ardiansah, berasal dari komoditas bensin yang mengalami deflasi, dengan angka andil sebesar -0,01 persen (andil mtm).

Terjadinya deflasi pada komoditas bensin diakibatkan oleh penyesuaian harga BBM non subsidi oleh pemerintah pusat pada Januari 2024.

“Secara kelompok, tekanan harga yang masih terjadi bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi pada bulan Januari 2024. Tapi meskipun mengalami inflasi, realisasi inflasi Januari 2024 sebesar 0,77 persen (mtm) lebih kecil dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,02 perse  (mtm),” ujarnya.

Tekanan inflasi lanjut Ardiansah, bersumber dari komoditas hortikultura dan perikanan, antara lain, tomat, ikan layang, dan ikan selar yang mengalami inflasi dengan realisasi andil inflasi masing-masing 0,30 persen (andil mtm), 0,24 persen (andil mtm), dan 0,11 persen (andil mtm).

Yang mana peningkatan inflasi komoditas hortikultura, khususnya tomat utamanya dampak dari kondisi cuaca yang mengakibatkan gagal panen di Jawa Timur, sebagai salah satu daerah pemasok di Maluku. Sementara inflasi pada komoditas perikanan dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

“Namun secara tahunan, pada bulan Januari 2024, tekanan inflasi gabungan kota IHK di Maluku tetap terkendali, meskipun mengalami peningkatan,” imbuhnya.

Inflasi tahunan tambah Ardiansah, tercatat sebesar 4,12 persen (yoy) angka ini meningkat dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,81 persen (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,57 persen (yoy). Namun demikian, tingkat inflasi gabungan kota di Maluku tersebut berada diatas sasaran inflasi nasional tahun 2024 yang ditetapkan pada rentang 2,5+1 persen (yoy).

Pada Januari 2024 juga, tingkat inflasi di Maluku rendah dan tetap terkendali. Hal ini merupakan hasil peran koordinasi TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus memperkuat berbagai upaya sinergis, secara intensif untuk meredam tingkat inflasi, khususnya yang berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Untuk menghadapi risiko kedepan, khususnya ketergantungan terhadap daerah sentra di luar daerah, TPID provinsi maupun kabupaten/kota terus merumuskan berbagai strategi untuk menurunkan risiko tekanan inflasi ke depan.(S-25)