Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Ie memastikan menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pencopotan Direktur RS Haulussy.

Sekda menjelaskan, pihaknya telah mengetahui informasi rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Provinsi Maluku terhadap Direktur RS yang dianggap bermasalah.

Memang pencopotan pejabat eselon II dari jabatannya harus melalui mekanisme yang nantinya tempuh Pemprov Maluku. Karena tidak serta merta langsung dicopot.

Dalam tahapan pencopotan, Pemprov Maluku akan mendengar keluhan dari para dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Haulussy dan diperkuat dengan rekomendasi DPRD.

Sebelumnya DPRD Provinsi Maluku telah mengeluarkan rekomendasi agar Pemprov dalam hal ini gubernur atau sekda Maluku mencopot Nazaruddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Haulussy, karena dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di rumah sakit berplat merah itu.

Rekomendasi DPRD itu akan menjadi atensi bagi Pemprov untuk melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai dengan koridor aturan.

Selain itu Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat akan memproses rekomendasi tersebut guna diambil tindakan administratif sesuai ketentuan pemberhentian pejabat eselon II.

DPRD Provinsi Maluku akhirnya merekomendasikan pencopotan, Nazaruddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Haulussy.

Rekomendasi pergantian tersebut ditempuh DPRD Maluku setelah diputuskan dalam rapat badan anggaran bersama Sekda Maluku, Selasa (5/9) malam.

DPRD secara kelembagaan telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur RSUD Haulussy.

DPRD telah menerima begitu banyak keluhan baik dari dokter spesialis, tenaga kesehatan bahkan masyarakat yang mempertanyakan kinerja direktur yang bekerja sesuka hatinya.

Akibatnya terjadi aksi pemogokan dari dokter spesialis, juga ada dokter yang tidak mau lagi bekerja karena merasa tidak dihargai hak-haknya.

Dokter dan tenaga kesehatan telah melakukan kewajibannya tetapi haknya tidak diberikan secara baik sehingga mereka memilih bersuara.

Amburadulnya pengelolaan RSUD Haulussy dan menimbulkan sejumlah masalah seperti hutang bertumpuk, tidak adanya obat dan aksi mogok dari dokter merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sangatlah memprihatinkan.

RSUD Haulussy sebagai rumah sakit daerah mestinya dikelola dengan baik. Namun.sayangnya banyak masalah yang terjadi dan itu tak mampu diselesaikan dengan baik oleh Direktur RSUD Haulussy, Nazaruddin.

Bukan pertama kali DPRD Maluku meminta Gubernur, Murad Ismail menggantikan direktur. Namun sayangnya yang bersangkutan masih tetap dipertahankan. Alhasil kondisi rumah sakit milik daerah Maluku ini semakin memprihatinkan.

Selain itu, Sekda bahkan berjanji akan mengevaluasi direktur tetapi tetap saja kita berharap janji Sekda Maluku, Sadli Ie untuk evaluasi Direktur RSUD Haulussy bukan sekedar slogan saja. Tetapi itu segera terealisasi sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku

Termasuk membayar seluruh hak-hak dokter spesialis maupun tenaga kesehatan. Sehingga tidak lagi berujung pada aksi mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga dokter.

RSUD Haulussy harus diselamatkan. Upaya menyelamatkan RSUD yang dalam kondisi sekarat ini harus butuh keseriusan Pemprov Maluku

Pemprov tak boleh tutup mata dengan melihat kondisi rumah sakit tersebut. Tetapi segera rombak manajemen di RSUD berplat merah dimulai dari direktur dan jajarannya khususnya manajemen supaya pengelolaannya menjadi lebih baik. Semoga(*)