AMBON, Siwalimanews – menindaklanjuti permintaan para supir angkutan kota, soal pengaturan pengisian BBM di SPBU, maka Penjabat Walaikota Ambon Bodewin Wattimena melakukan pertemuan dengan perwakilan Asosiasi Supir Angkutan Kota (ASKA).

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup di ruang rapat Vlissingen lantai II Balai Kota, Rabu (22/2) itu turut melibatkan pihak Pertamina dan para pemilik SPBU.

Usai pertemuan kepada wartawan walikota mengaku, pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan kemarin bersama ASKA, yang mana telah disampaikan, bahwa aksi hari ini (Rabu red) lebih tertuju ke Pemerintah Provinsi Maluku atas beberapa kebijakan yang berlangsung di kawasan Terminal Mardika, dan juga terkait keberadaan transportasi online di Kota Ambon.

Akan tetapi, dampak yang terjadi akibat dari aksi damai hari ini, dirasakan secara langsung oleh warga kota, untuk itu sebagai wujud tanggungjawab dari pemkot terhadap warganya, maka pemkot akan membantu memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan ASKA terutama soal pembangunan lapak di terminal.

“Terkait hal ini, kami akan berkoordinasi dengan pihak yang membangun dan semalam saya minta untuk hentikan sementara pembangunan di terminal dan kalau bisa bersihkan itu lapak-lapak dalam terminal. Kemudian soal transportasi online yang beberapa kali kami sudah sampaikan, bahwa itu bukan kewenangan pemkot untuk menentukan batas-batas bawah dari tranaportasi online itu tanggungjawab pemprov,” jelas walikota.

Baca Juga: Pemprov Diingatkan tak Korbankan Kepentingan Angkot

Terkait transportasi online kata walikota, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kadis Perhubungan Provinsi Maluku sekaligus menyampaikan apa yang menjadi tuntutan ASKA.

Kemudian soal pengisian BBM di SPBU yang menurut ASKA terjadi antrian panjang ditambah lagi ada pembatasan BBM, nah hari ini ditindaklanjuti dengan menghadirkan pihak Pertamina, pemilik SPBU, dan juga perwakilan ASKA.

Dalam pertemuan itu, pihak Pertamina dan SPBU menjelaskan, bahwa mereka juga sementara berupaya mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan memperbaiki sistem penggunaan Qr-code, yang mana dalan sistem ini, masing-masing angkot hanya dijatahi 60 liter per hari.

“Ini yang saya sudah minta ke Disperindag, untuk segera koordinasi dengan Pertamina, dan diambil tindakan. Bahkan saya juga akan bahas ini dengan forkopimda, jadi kalau ada kondisi ini, kami juga akan lakukan sidak. Kalau memamg ada yang nakal-nakal segera disingkirkan, jangan merugikan konsumen. Itu inti dsri pertemuan hari ini,” urai walikota.

Pada prinsipnya tambah walikota, Pemkot Ambon tetap berupaya memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan ASKA, sebab dengan aksi mogok seperti ini, tentunya merugikan warga kota yang kesehariannya beraktivitas menggunakan jasa angkot, harus terhambat dengan adanya aksi ini.

“Jadi pertemuan ini bukan untuk kepentingan apa-apa, tetapi untuk memastikan warga kota dapat terlayani dengan baik. Kalau tetap ada aksi hari ini, sementara kemarin kami sudah lakukan pertemuan, bahkan saya sudah buat video pendek untuk minta jangan mogok, tapi masih juga mogok. Mereka sendiri yang rasakan bagaimana dampaknya,” ujar walikota.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Umum ASKA Ely Singkery mengharapkan, hasil dari pertemuan dnegan pemkot dan Pertamina serta pihak SPBU, minimal ada hal yang disepakati, terutama hal teknis terkait pengisian BBM di SPBU, yang mana dari pihak Pertamina, akan memperbaharui hal-hal yang menjadi tuntutan para supir.

“Kami merasa puas dengan pertemuan tadi, kami berharap bukan hanya sebatas bicara, tetapi ditindak lanjuti, supaya kami sebagai supir tidak merasa dirugikan,” harapnya.(S-25)