AMBON, Siwalimanews –Tim Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan melakukan kunjungan lapangan berupa tracking jalan infrastrur dan infrastruktur lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara 12-15 Juli.

Tim yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin itu dilakukan di empat kecamatan lokasi prioritas perbatasan, yakni, Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan, dan Kei Besar Selatan Barat.

“Kunjungan lapangan ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui kondisi eksisting ruas jalan dan jembatan, sarana prasarana transportasi, energi listrik, dan sarana telekomunikasi di kecamatan yang jadi lokasi prioritas kawasan perbatasan,” tulis humas BNPP dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Sabtu (16/7).

Dari hasil tracking jalan yang dilaksanakan oleh tim infrastruktur fisik, diketahui terdapat putusnya akses jalan antar desa di Kampung Ohoiel Kecamatan Kei Besar akibat abrasi pantai, kemudian Pemda Malra juga mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kei Besar yang bersumber dari APBN, serta akses jalan menuju rencana usulan pembangunan RS Pratama Kei Besar masih dalam kondisi tanah.

Di  Kecamatan Kei Besar Utara Timur tim juga menemukan, ruas jalan provinsi lingkar pulau yang menuju ke kampung-kampung di kecamatan ini masih banyak dalam keadaan berbatu dengan kondisi rusak berat, serta terdapat jembatan yang roboh di Kampung Reyamru yang merupakan akses dari Elat ke Holai, yang mengakibatkan terputusnya akses transportasi kendaraan roda 4, namun masih dapat dilalui oleh kendaraan roda 2.

Selain itu terdapat pembangunan jembatan di Kampung Holai yang sudah ada badannya, namun belum ada bentangan jembatan, dikarenakan kurangnya anggaran dari kementerian dan lembaga, yang mengakibatkan terhentinya pembangunan jembatan dengan panjang 50 meter.

“Kemudian, kondisi eksisting jembatan besi sepanjang 30 meter di Holai tersedia, namun kemiringan struktur tanah berbukit menyebabkan sulitnya akses yang ditempuh menuju Kampung Ohiraut dan Kantor Kecamatan Kei Besar Utara Timur, serta terdapat 30 ruas jalan strategis desa di kecamatan ini yang masih tanah dan sebagian sudah dibangun melalui dana aspirasi,” beber pihak humas.

Untuk Kecamatan Kei Besar Selatan, tim menemukan akses dari Kecamatan Kei Besar menuju kecamatan ini melewati ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi baik hingga rusak. Rata-rata jalan tersebut dalam proses pengerjaan dan perbaikan dengan jenis perkerasan lapis aspal.

Kemudian, pada titik akhir di kecamatan itu berhenti di Dermaga Kampung Tamangil sebagai salah satu dermaga alternatif menuju Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, diakibatkan belum tembusnya akses jalan menuju Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

Untuk Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, akses dari Kecamatan Kei Besar Selatan menuju ke kecamatan ini menggunakan moda transportasi laut seperti kapal dan speedboat karena tidak ada akses jalan darat dan masih menggunakan jalan setapak melalui hutan.

Selanjutnya, banyak kampung disepanjang pantai bagian barat yang menggantungkan moda transportasi laut untuk mobilitas sehari-hari, karena tidak ada jalan darat yang layak untuk dilewati, karena ada jalan setapak yang melewati hutan-hutan dengan medan tanah berlumpur.

“Jalan yang dilewati sebagian berstatus jalan kabupaten dengan kondisi cukup baik, sudah beraspal dan ada beberapa titik jalan yang berlubang. Terdapat juga ruas jalan desa Ruas Weduarfer, kemudian tapal batas dan ruas jalan desa Kampung Uat-Ngan dengan kondisi cukup baik atau rusak ringan. Untuk  mobilitas masyarakat di kecamatan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca, karena hanya mengandalkan perahu untuk mengakses desa-desa dan kecamatan yang lain,” urai humas.

Untuk itu, sangat diperlukan percepatan pembangunan ruas jalan tembus dari Weduar-Kilwat, yang menghubungkan Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kei Besar Selatan Barat. Untuk masalah listrik ternyata pada umumnya kondisi listrik ditempat kecamatan lokpri ini relatif baik, dengan sumbernya dari PLN dan tenaga surya.

Walaupun dmeikian, masih terdapat akses telekomunikasi baik 2G, 3G maupun 4G yang belum stabil dan beberapa titik yang masih blankspot dan tidak ada sinyal. Padahal 15 tower Base Transceiver Station sudah terpasang pada seluruh lokpri dan sudah diakses sebanyak 64 desa di wilayah lokpri perbatasan. (S-06)