AMBON, Siwalimanews – Perjuangan Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan mutu pendidikan di bumi raja-raja hingga saat ini belum tercapai.

Pasalnya, Maluku masih bertengger di posisi ke empat terbawah mutu pendidikan dari 34 provinsi di Indonesia, padahal berbagai upaya telah dilakukan.

“Kalau soal mutu pendidikan memang masih jauh dan sangat dibawah jika dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (3/5).

Atapary mengaku, sesuai dengan penjelasan Pemerintah Provinsi Maluku dalam LKPJ Gubernur, ternyata ditemukan dua faktor yang menghambat peningkatan mutu pendidikan di Maluku, pertama yakni faktor ketersediaan infrastruktur pendidikan, dimana sampai dengan saat ini masih banyak sekolah di pelosok wilayah Maluku yang masih minim infrastruktur dan bahkan nyaris tidak ada.

Infrastruktur tersebut diantaranya ruang belajar, termasuk laboratorium yang masih kurang, padahal untuk menjamin mutu pendidikan, maka laboratorium menjadi salah satu indikator pendukung.

Kedua, faktor kekurangan tenaga guru, dimana dari dokumen LKPJ, ternyata setelah dilakukan rasionalisasi kebutuhan, Provinsi Maluku masih membutuhkan kurang lebih 1.300 tenaga guru baru, namun  saat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari alokasi bagi Maluku sebanyak 3000 guru, ternyata yang memenuhi syarat hanya 500 orang, sehingga masih membutuhkan begitu banyak guru.

“Kita untuk SMA dan SMK masih kekurangan guru yang cukup banyak. Hasil hitungan yang mendekati penambahan 1.300 guru dan ini problem kita,” beber Atapary.

Atapary menegaskan, selama kedua faktor tersebut belum berhasil ditangani, maka tetap saja mutu dan kualitas pendidikan di Maluku akan berada dibawah rata-rata nasional. Untuk itu, Dinas Pendidikan diminta untuk terus berupaya meminimalisir persoalan yang ada, sebab Komisi IV tetap memberikan support bagi perbaikan mutu pendidikan di Maluku.(S-20)