Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan sebaliknya jika inflasi turun maka pertumbuhan ekonomi akan naik.

Negara yang sedang berkembang cenderung akan mengalami inflasi, negara dengan inflasi di bawah 3 persen masih diambang batas normal bagi suatu negara, tapi sebaliknya negara dengn inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus di suatu negara dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di dan pengganguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat. Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Maluku masuk dalam daftar lima besar dengan angka inflasi tertinggi mencapai 6,7 persen, olehnya, Pemerintah Provinsi Maluku diminta untuk segera menekan laju inflasi tersebut.

Tingginya angka inflasi ini tentu saja akan mempengaruhi stabilitas perekonomian di Maluku.

Akademisi Fakultas Ekonomi UKIM, Elia Radianto mengatakan, Pemda harus serius memperhatikan hal itu sebab jika dibiarkan maka akan terjadi terus menerus, dengan adanya peningkatan inflasi akan mempengaruhi stabilitas perekonomian didaerah. Radianto mengingatkan Pemprov Maluku untuk lebih serius dalam melakukan upaya-upaya menekan laju tingkat inflasi karena masuknya Maluku kedalam lima besar tingginya inflasi di Indonesia merupakan ancaman yang mesti ditanggapi secara serius dengan intervensi sejumlah kebijakan yang berkaitan langsung dengan penurunan tingkat inflasi.

Undang-undang telah membuka ruang Pemerintah Provinsi Maluku sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mengambil tindakan menekan inflasi dengan menetralisir harga dipasaran.

Perintah Presiden Joko Widodo untuk menekan laju inflasi dengan menggunakan dana belanja tak terduga, merupakan pintu masuk bagi Pemda, salah satunya dengan melakukan kebijakan yang bersifat sporadis yakni dengan kebijakan pasar murah.

Artinya, Pemprov memperdagangkan barang yang mengalami kenaikan harga atau pasar murah dengan tujuan harga barang yang mengalami kenaikan dipasaran dapat dinetralisir.

Selain itu, Pemerintah memberikan stimulasi bagi usaha sektor perdagangan berupa dana bagi pelaku usaha khususnya disektor UMKM, termasuk dari aspek regulasi agar tidak membebani pelaku usaha agar inflasi dapat ditekan.

Pemprov juga harus mempermudah proses distribusi jalur perdagangan baik ditingkat lokal maupun yang berasal dari provinsi lain sehingga dengan adanya kelancaran distribusi itu akan menekan laju inflasi.

Disisi lain, untuk menekan laju inflasi maka perlu ada perhatian pihak perbankan baik kebijakan secara nasional maupun kebijakan untuk mempermudah kredit bagi sektor usaha, termasuk suku bunga bank yang harus diperhatikan agar sektor usaha di bidang perdagangan dapat bergeliat.

Persoalan menekan laju tingkat inflasi bukan persolaan mudah tetapi membutuhkan kerja sama dan kerja keras dari semua pemangku kepentingan dan terkhususnya pemerintah daerah dengan intervensi program sesuai dengan arahan presiden sebab tanpa kerja keras upaya menekan inflasi tidak akan tercapai. (*)