SAUMLAKI, Siwalimanews – Penjabat Bupati Ke­pulauan Tanimbar Da­niel Indey menegaskan, penyaluran dana gempa akan dilakukan sesuai by name by address atau menurut nama dan alamat bagi warga terdampak.

Penyaluran tersebut dilaku­kan dilakukan setelah pemda melakukan vali­dasi data para pene­rima bantuan dana gempa.

Dikatakan, pemerin­tah daerah melalui BP­BD akan melakukan verifikasi data kepen­dudukan semisal Kartu ke­luarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Alasan Ve­rifikasi tersebut agar tidak salah sasaran saat penyalu­ran bantuan anggaran gempa dilakukan.

“ Jadi nanti saat penyaluran kita langsung by name by address korban, per rumah. Jadi KK keluarga korban, KTP dan juga kita tentukan lokasi-lokasinya dengan benar. Sehingga kedepan tidak salah sasaran, kita mau menghindari hal tersebut. Benar-benar kita mau kum­pulkan data yang valid, Ini memang kendalanya masalah geografis, karena di Tanimbar sekarang ini lagi musim barat. Ombak yang cukup kencang, angin hujan sehingga cu­kup terkendala,” ungkap Indey saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (26/1).

Katanya, sesuai data yang diper­oleh pasca gempa 7,5 SR tersebut kor­ban luka ringan 2 orang, rumah rusak sekitar 523 rumah dengan rin­cian, rusak ringan 147 rumah, rusak sedang 300 rumah dan rusak berat 49 rumah.

Sementara untuk fasilitas ibadah yang rusak ringan 10, rusak sedang 5, ru­sak berat tidak ada. “Itu untuk fa­silitas ibadahnya seperti gereja,” katanya.

Selanjutnya, untuk fasilitas pen­didikan itu, rusak ringan 36, rusak sedang 2, rusak berat 4.

Berikutnya, kerusakan fasilitas pemerintah tercatat, rusak ringan 24, rusak sedang 5 dan rusak berat tidak ada. Kerusakan fasilitas kesehatan rusak ringan 8, rusak sedang 1 dan rusak berat 2.

Untuk kerusakan fasilitas umum, rusak ringan 3, rusak sedang 2 rusak berat 1. Sementara kerusakan infra­struktur pendukung lainnya yakni, rusak ringan 9, rusak sedang 5 rusak berat tidak ada.

“Itu rincian kerusakan akibat dari gempa pada tanggal 10 Januari 2023 yang lalu,” ucap Indey.

Terkait fasilitas pendidikan rata-rata yang rusak berat untuk fasilitas pendidikan itu di bagian pagar sekolah.

“Jadi sekolah semua tetap ber­jalan karena memang sekolah itu yang rusak sedang cuma dua, se­mentara yang ringan ada 36 dan masih bisa digunakan.” Tuturnya.

Lebih lanjut Jelas Indey, setelah gempa itu pihaknya sudah Tetapkan status tanggap darurat bencana dari 10 sampai 24 Januari, dan telah diperpanjang kembali selama 14 hari kedepan.

“Ini maksudnya supaya kita mem­validasi data dengan sebaiknya se­hingga dapat dipertanggungjawab­kan,” tuturnya semberi mengung­kapkan, kondisi geografis Kabu­paten Kepulauan Tanimbar meru­pakan daerah kepulauan, sehingga ada data-data yang belum bisa diverifikasi secara tuntas. Sehingga kita perlu waktu untuk kita data lagi. Namun target kami dengan perpan­jangan ini bisa tuntas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Indey mengucapkan terima kasih kepada upaya Pemerintah Pusat, Pemprov  Maluku maupun LSM dan BUMN yang sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Kapulauan Tanimbar lewat posko penanganan darurat bencana yang terletak di kodim 1507/Saumlaki.

“Lewat bantuan bantuan tersebut kami telah salurkan bantuan sem­bako tahap pertama sudah selesai dalam kurun waktu 2 hari, kita edarkan ke-10 kecamatan dan yang kemarin itu sudah tahap kedua su­dah kita edarkan di dua kecamatan, yaitu kormomolin sama Nirunmas itu sudah kita salurkan, nanti ke keca­matan lain kita me­-la­kukannya hari ini dan seterusnya sesuai dengan ke­tersediaan bantuan yang tersedia di posko,” Beber Indey. (S-26)