WAKIL Bupati Seram Bagian Timur, Idris Rumalutur melakukan kunjungan kerja sekaligus meluangkan waktu untuk melakukan pertemuan bersama seluruh Kepala Desa se- Kecamatan Pulau Gorom, di Negeri Administratif Dai.

Dalam pertemuan singkat itu, Wabup menjelaskan,  di Provinsi Maluku nomor satu tertinggi penyalahgunaan wewenang anggaran Dana Desa, maupun Alokasi Dana Desa terbanyak di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga setiap sekali dirinya melantik para kepala Pejabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) maupun desa negeri, selalu diingatkan.

“Saya punya teman- teman banyak yang ada di Ambon selalu saja ketemu dan tidak berbicara hal yang lain, hanya berbicara terhadap desa- desa kita di Kabupaten Seram Bagian Timur yang paling banyak itu para kepala desa melakukan tindak pidana korupsi penya­lahgunaan ADD/DD,”

ungkap  Rumalutur dalam ara­hannya bersama Seluruh para KPN se- Kecamatan Pulau Gorom di Negeri administratif Dai, di Balai Pertemuan setempat, Rabu (18/10).

Baca Juga: Kunker di Dua Kecamatan, Wabup Minta Masyarakat Jaga Kamtibmas

Dengan adanya Kunker tersebut, kata Wabup,  pihaknya ingin me­nyampaikan hal- hal yang ber­hubungan supaya jangan ada lagi peluang   penyalahgunaan Kewe­nangan maupun penyalahgunaan anggaran yang disiapkan peme­rintah dapat diposisikan sebaik mungkin, sehingga  bisa mengem­balikan nama baik kabupaten ini.

“Baru- baru ada kegiatan terkait dengan kapasitas bagi aparatur itu intinya adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan- kegiatan pemerintahan di desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kita berharap, mudah- mudahan bapak/ ibu pejabat desa, bapak raja dengan adanya terjadi perubahan terhadap pemerintah. Maka adanya peru­bahan- perubahan ini setiap desa dengan pergantian pejabat mungkin perubahan ini harus terjadi,” ujar bupati.

Rumalutur mengaku,  orang kabupaten yang bertajuk Ita Wotu Nusa belum punya mental yang siap pegangan uang banyak. Makanya ketika uang datang itu mereka bingung mau bikin apa, maka terjadi penyalahgunaan wewenang anggaran dana desa dan alokasi dana desa.

“Kita berharap, tidak akan menjadi contoh yang teladan bagi generasi kita berikut, kita khawatir jangan sampai aparat- aparat desa kita menjadi contohnya khusus bagi generasi dari bawah,” pintanya.(S-27)