AMBON, Siwalimanews – Delegasi International Commite of the Red Cross (ICRC) melakukan kunjungan di Papua.

Kunjungan lembaga ini selain menjalankan tugas bantuan kemanusiaan, kesehatan juga mengenalkan materi hukum humaniter internasional (HHI), khusus bagi prajurit yang akan melaksanakan tugas di luar negeri atau mengikuti penugasan di PBB.

Rombongan delegasi ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste yang dipimpin Alexandre Faite diterima oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III  Letjen I Nyoman Cantiasa.

Saat berdiskusi tentang pendekatan humanis yang dilakukan TNI di wilayah Papua dalam courtesy meeting dengan ICRC yang digelar di Meeting Room Rimba Papua Hotel, Timika Papua, pekan kemarin, Pangkogabwilhan III menjelaskan bahwa, Papua  saat ini secara umum dalam keadaan baik dan kondusif, walaupun ada beberapa titik penonjolan dinamika oleh kelompok-kelompok yang melakukan kriminal, maka akan dilakukan langkah terukur dan tindakan tegas bila dibutuhkan membantu pihak kepolisian dalam rangka penegakan hukum.

“Papua bukan status DOM (Daerah Operasi Militer) karena statusnya normal, sama dengan wilayah lainnya, disini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pendampingan, mengawasi dan juga mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi oleh pemda seperti menjadi guru di wilayah pedalaman, sebagai tenaga kesehatan dalam rangka membantu kesehatan masyarakat dan pemerintah di Papua, semua ini dilakukan  atas permintaan pemda” jelas Pangkogabwilhan III.

Pada kesempatan tersebut Pangkogabwilhan III juga menekankan tagline TNI adalah Kita, TNI berasal dari rakyat dan TNI sama dengan rakyat, bahkan saat ini anggota TNI banyak putra daerah Papua.

Terkait penegakan hukum tetap dilaksanakan oleh kepolisian, ICRC  juga diminta dapat membantu kelancaran TNI dalam membangun Papua dan Papua Barat dibidang kualitas kesehatan masyarakat atau bantuan buat PMI di Indonesia, khususnya di Papua seperti bantuan ambulance atau mungkin helikopter.

Sementara itu, Ketua Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste Alexandre Faite mengaku kagum dengan langkah Pangkogabwilhan III dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

“Sangat luar biasa pendekatan kemanusiaan dan hukum yang dilakukan jenderal. Kami siap berikan bantuan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang telah dilaksanakan jenderal dan kami anggap keberadaan TNI sangat dibutuhkan di Papua dan Papua Barat, mengingat hanya TNI yang siap terjun kelapangan membantu masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun,” tandas Alexander.

Untuk diketahui, sejak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjabat, kebijakan yang diambil untuk mengelola konflik yang terjadi di tanah air diselesaikan dengan perundangan yang berlaku, serta metode langkah-langkah yang humanis,

Pasalnya, saat ini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya mendorong percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia, penjabarannya TNI harus menjadi pelindung rakyat serta harus menjadi solusi, oleh sebab itu TNI melaksanakan pembinaan teritorial dengan metode komsos, yang adalah salah satu wujud penjabaran dari UU Nomor 34 tahun 2004 dalam tugas membantu pemda. (S-07)