NAMLEA, Siwalimanews – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Aziz Hentihu menyampai­kan apresiasi dan dukungan atas capaian prestasi yang diraih nela­yan tuna di Kabupaten Buru yang mendapatkan pengakuan secara global dari Marine Stewardship Council (MSC).

“Nelayan kita telah membuktikan bahwa hasil tangkapan ikannya te­lah berstandar internasional. De­ngan mengantongi sertifikat dari Marine Stewardship Council ini, menandakan nelayan di Kabupaten Buru patut mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah,” kata Aziz dalam siaran persnya kepada Siwa­lima, di Namlea, Senin (18/5).

Aziz mengatakan, pengakuan yang diberikan berupa pemberian sertifikat itu, dapat memberikan moti­vasi kepada masyarakat nelayan Pulau Buru juga Maluku secara kese­luruhan,  untuk lebih maju dan meme­nuhi standar yang ditetapkan juga oleh Organisasi Pengelolaan Perika­nan Regional atau Regional fisheries management organisations (RFMOs).

Sebuah, organisasi yang meling­kupi perairan Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IO­TC), Commission on Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).

Untuk itu, politisi PPP Maluku ini berharap, kedepan masyarakat nelayan tuna di Maluku bisa lebih maksimal dalam meningkatkan volume tangkapan dan  juga menjaga  kualitas tangkapannya.

“Beta (saya) berharap Pemerintah Pusat dan lebih khusus Pemerintah Provinsi Maluku melalui DKP Pro­vinsi Maluku dapat secara siste­matis dan maksimal mengsuport mereka lewat program-program yang sistematis, serta juga dapat  mendo­rong anggaran yang  lebih  memadai untuk mewujudkan program-program nelayan tuna kita,” tandas Aleg dari Dapil Pulau Buru ini.

Azis juga menekankan, berbagai masalah yang dihadapai nelayan tuna, yang harus didukung dengan berbagai solusi. Misalnya, terkait be­berapa sarana pra sarana penun­jang yang meliputi fasilitas berupa tempat pendingin  penyimpanan ikan (cold storage), listrik, alat tang­kap, stasiun pengisian BBM nelayan atau SPBN dan juga akses pasarnya, termasuk mendorong pembangunan industri perikanan di Maluku.

“Saya kira beberapa kendalah ini penting untuk menjadi fokus pe­merintah agar nelayan tuna kita kedepan lebih maju dan menjadi pe­lopor kebangkitan ekonomi kerak­yatan di daerah ini,” tandas Azis.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan nelayan di Kabupaten Buru yang beroperasi pada kapal kecil dengan 1 atau 2 orang menggunakan kait dan tali (hook and line) telah berhasil menunjukan keberlanjutan­nya terhadap standar yang diakui secara global dan ditetapkan oleh Marine Stewardship Council (MSC).

Atas prestasi ini, Menteri Kelau­tan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo menyampaikan apresiasinya atas capaian yang diraih perikanan skala kecil Indonesia, khsusnya nelayan tuna di Ka­bupaten Buru.

Puluhan nelayan ini tergabung dalam asosiasi perdagangan perika­nan tuna Fairtrade Buru Utara dan Maluku. Mereka meruakan nelayan perikanan pancing ulur (handline) tuna sirip kuning pertama di dunia dan perikanan kedua di Indonesia yang disertifikasi oleh Standar Perikanan MSC.

Perikanan di Buru, Provinsi Ma­luku telah berada dalam Proyek Peningkatan Perikanan sejak April 2013. Ini disertifikasi dibawah Stan­dar Perikanan Tangkap FairTrade USA pada Oktober 2014. Perikanan Pancing Ulur (handline) Buru yang tersertifikasi MSC terdiri dari 123 nelayan yang tergabung dalam 9 kelompok nelayan FairTrade.

Prestasi ini juga mendapat tang­gapan dari Direktur Asia Pasifik di Marine Stewardship council, Patrick Caleo yang mengatakan, pihaknya mengucapkan selamat kepada peri­kanan Tuna Sirip Kuning Hand­line Indonesia dan mitra-mitranya ka­rena telah mendapatkan sertifikasi MSC.

“Mereka menunjukan kepemim­pinan sejati dalam perikanan ber­kelanjutan. Untuk mempertahankan sertifikasi mereka, perikanannya ha­rus bekerja sama dengan organisasi perikanan lain dan Komisi Perikanan Barat dan Tengah (WCPFC) untuk menyetujui langkah-langkah pen­ting untuk manajemen dan melindungi stok Tuna Sirip Kuning,” ungkap Patrick. (S-31)