AMBON, Siwalimanews –  Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku M Hatta Hehanusa menilai, kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku ngawur dan hanya sering wara-wiri.

Pernyataan keras terhadap kebijakan pembangunan Maluku ini dilontarkan Hehanusa dalam rapat dengar pendapat guna membahas persoalan infrastruktur di Maluku, Rabu (20/9) kemarin, sebagai bentuk kekecewaannya atas sejumlah persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini tidak mampu ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Awalnya Hehanusa geram dengan sikap tidak peduli yang ditunjukan Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota terkait dengan inpres penangangan jalan daerah, dimana tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengusulkan jalan-jalan di daerah masuk dalam inpres

Pasalnya, pertemuan terkait untuk bicarakan Inpres Penangangan Jalan Daerah dilakukan sebanyak 20 kali baik di Maluku maupun menghadap langsung ke Komisi V DPR dan Kementerian PUPR, tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.

“Bayangkan saja kita sudah rapat 20 kali terkait dengan Inpres ini, baik di Jakarta maupun di Ambon hasilnya nol, kesalahannya hanya soal  detail engineering design setelah di hitung-hitung, mungkin anggarannya cuma Rp20 juta untuk  membuat perencanaan saja tidak bisa,” kesalnya.

Pemprov kata Hehanusa, jangan dianggap inpres penanganan jalan daerah ini sebagai barang khayalan, tetapi tugas pemprov adalah mengamankan instruksi presiden tersebut.

“Bikin detail engineering design saja susah dapat kepengnya (uang-red), kalau mau wara-wiri kemana-mana itu kepeng banyak pun tidak ada masalah, susah ini daerah,” kecamnya.

Menurutnya, semua persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat hari ini, karena hutang sebesar Rp700 miliar yang harus dibayarkan. Padahal, jika pinjaman Rp700 miliar tersebut diarahkan untuk membangun infrastruktur jalan, maka ratusan kilometer jalan selesai dibangun.

“Ini karena pemprov  tidak punya perencanaan, dimana kebijakan-kebijakan ngawur  semua, ini sangat miris,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD lanjut Hehanussa, dirinya merasa sedih melihat kondisi daerah seperti ini, karena DPRD tidak punya perpanjangan tangan serta dibatasi soal  kewenangan. Bahkan DPRD saja dibatasi dengan pengawasan terkait kebijakan, artinya anggota DPRD tidak bisa menyentuh kebijakan.

Untuk itu, masyarakat tidak  dapat berharap banyak selain mujizat dan tetap berdoa agar pemerintahan ini besok bisa berubah dan ada pemimpin baru,” tandasnya.(S-20)