AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku, M Hatta Hehanussa mengatakan, bertahun-tahun warga Desa Abio, Ahiolo, Huku Kecil, Sumith dan Watui di Kecamatan Elpaputih hidup ditengah keterisolasian.

Dirinya meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera membuka keterisolasian tersebut.

Dikatakan, keterisolasian yang dialami warga di lima desa tersebut lantaran akses infrastruktur jalan telah mengalami kerusakan dengan kurung waktu yang cukup lama tetapi tidak pernah diperhatikan baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Maluku.

Akibat dari kondisi infrastruktur yang tidak diperhatikan pemerintah ini telah berdampak terhadap berbagai aspek hidup masyarakat, baik ekonomi, kesehatan bahkan pendidikan, padahal aspek-aspek ini harus diperhatikan pemerintah daerah.

“Masalah lima negeri ini sudah lama kita dorong agar segera dintangani pemerintah, tapi memang jadi masalah selama ini, bahkan bukan saja lima desa yang ada di wilayah pegunungan kecamatan Elpaputih, tapi daerah lain juga masih terisolasi dan membutuhkan perhatian serius pemerintah,” ungkap Hehanussa kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Selasa (21/2).

Baca Juga: 4 Bulan Blangko ATM Kosong, Nasabah Kecam Bank Maluku

Selain lima desa tersebut, daerah lain di Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya di pegunungan memiliki masalah yang sama, sedangkan untuk beberapa desa di Neniary Gunung saat ini memang masih dalam tahap penggusuran dengan adanya DAK.

Menurut Hehanussa, dengan kondisi daerah seperti ini maka kedepannya harus ada perhatian penuh pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten sebab selama ini perjuangan yang dilakukan legislator asal SBB mengalami kebuntuhan lantaran tidak ada dukungan dari pemerintah.

“Kita butuhkan dukungan pemerintah baik berbagai dokumen dan perhatian serius Pemkab. Pemkab juga harus mempush, dorong kami terus untuk konsisten memperjuang­kan, karena memang kalau penanganan yang terus dilakukan APBD saja tidak mungkin,” tegasnya.

Hehanussa menegaskan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten SBB tidak dapat ditangani dengan anggaran 1-2 miliar rupiah sesuai kemampuan APBD sebab jika hal itu yang terjadi maka pembangunan tersebut tidak akan berhasil dilakukan dan justru menjadi masalah baru yang pada akhinya dianggap sebagai tindakan menghamburkan uang daerah.

Olehnya, politisi Gerindra Maluku ini mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten SBB dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD guna menyatuhkan tekat memperjuangkan kebutuhan infrastruktur ke pemerintah pusat sehingga dapat diakomodir dengan DAK.(S-20)