AMBON, Siwalimanews – Inspektorat yang melakukan audit penggunaan anggaran baik Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2022 khusus di negeri latea dinyatakan aman.

Audit dilakukan pada bulan September 2023 dan hasilnya diterbitkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Inspektor Malteng Sahdin Siauta.

“Jadi hasil audit Inspektorat terhadap penggunaan anggaran baik DD maupun ADD tahun 2023 tidak ada masalah,” tegas Raja Latea Jan R. Makatita  kepada Siwalima di Ambon, Rabu (13/12)

Dirinya merincikan dalam proses audit penggunaan anggaran, tim Inspektorat Mal­-teng turun langsung ke semua desa dan negeri termasuk Latea, Kecamatan Seram Utara Barat.

Menurutnya selain belanja fisik maupun non fisik yang diperiksa juga aparatur yang melaksa­nakan setiap item kegiatan.

“Kita sangat transparan dan buktinya hasil pemeriksaan dari inspektorat untuk penggunaan DD dan ADD tahun 2022 tidak ada masalah,” terang Makatita.

Ia menjelaskan terkait tudingan penyelewengan anggaran seperti anggaran muhabet, pengadaan tenda, pembelian mesin senso, penyelenggara PKK dan item lainnya itu tidak benar.

“Semua itu tidak benar, karena semua belanja fisik sudah diperiksa tim Inspektorat Malteng. Hasilnya berupa berita acara juga ditandatangani oleh saya dan kepala Inspektorat,” jelasnya.

Sementara laporan pertang­gung­ja­waban pengelolaan keuangan negeri latea juga sudah dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Desa Malteng.

Untuk itu ia berharap kepada masyarakat agar tidak perlu terpengaruh dengan opini yang terjadi di masyarakat yang mana tidak sesuai kenyataan.

“Kami bekerja sesuai aturan, semuanya dilakukan transparan, setiap item kegiatan bisa dipantau masyarakat. Ada baliho rincian penggunaan anggaran di kantor negeri, bisa di cek, semuanya tidak ada yang ditutupi,” ungkapnya.

Ia menambahkan hasil audit inspektorat yang keluar pada 9 november kemarin ada temuan kesalahan administrasi di tahun 2017 lalu.

“Saya memimpin negeri latea sejak 3 Maret 2022 lalu dan masalah itu bukan di jaman saya memimpin, itu masih pelaksana tugas. Yang pasti sejak me­mimpin pengelolaan anggaran baik fisik maupun non fisik dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (S-09)