Suhu politik di tubuh PDIP Maluku makin panas, menyusul isu pencopotan Lucky Wattimury dari kursi Ketua DPRD Maluku.

Tingginya suhu politik di tubuh banteng kekar di Maluku ini, membuat sejumlah pengurus anak cabang PDIP di Kota Ambon rame-rame angkat bicara.

Mereka berharap DPP PDIP menyikapi masalah ini dengan bijak, dan tidak keburu-buru menggantikan Lucky Wattimury, karena akan berdampak pada perolehan suara partai nanti pada pemilu 2024 mendatang.

Wajar jika para kader akar rumput PDIP kaget dengan beredarnya informasi DPP bakal mencopot Lucky dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku yang telah digenggam sejak 19 September 2019 lalu.

Lucky Wattimury dalam pandangan politik mereka merupakan sosok yang berdarah-darah, apalagi  Lucky juga memiliki basis suara di tingkat bawah, sehingga ketika keputusan DPP untuk mencopot Lucky akan sangat berpengaruh.

DPP PDIP memang harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, jika ingin PDIP tetap berkuasa di Maluku, apalagi ada arahan dari DPP untuk kader dan simpatisan tetap mempertahankan kekuasaan.

Disisi lain, Lucky Wattimury adalah senior Partai yang sangat merakyat di Maluku, dan khususnya di Kota Ambon. DPP PDIP boleh memutuskan Wattimury tetap diganti dari ketua dewan dan bendahara partai sah-sah saja sepanjang dia melanggar aturan partai, namun bila pergantian Wattimury dengan cara-cara tidak wajar tentu akan menimbulkan kekecewaan dari pendukung Wattimury.

Apalagi, di mata masyarakat, Wattimury merupakan sosok yang sangat merakyat termasuk kontribusi dan dedikasi yang tidak perlu lagi diragukan. Karenanya DPP harus menyikapi masalah ini dengan bijak, dan tidak gegabah mengambil keputusan yang pada akhirnya merugikan partai.

Tingginya suhu politik di PDIP Maluku ini, tentu saja akan berdampak luas bagi partai tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap PDIP semakin menurun.

DPP harus hati-hati dalam mengambil keputusan sebab jika keputusan tersebut melukai hati basis suara yang dimiliki Lucky, maka akan berpengaruh bagi kekuatan PDIP ditahun 2024 mendatang.

DPP pasti tidak sembarang dalam mengambil keputusan yang membuat kadernya tidak nyaman jika tidak ada perbuatan yang melanggar AD dan ART partai.

Pergantian atau pencopotan seorang kader dari jabatan politik, merupakan hal yang biasa-biasa saja dalam tubuh PDIP Maluku dan bukan persoalan yang harus diperbesar-besarkan.

Kedudukan Wattimury sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, sebenarnya disebabkan karena Wattimury saat itu berada dalam struktur organisasi dan kebetulan PDIP memenangkan pileg, maka keputusan partai menunjuk Wattimury sebagai Ketua DPRD.

Pelanggaran yang dilakukan Wattimury merupakan perbuatan pribadi tetapi tidak dapat dipungkiri melekat didalamnya adalah partai politik artinya, orang tidak akan bicara tentang person tetapi partai politik dan disinilah nama PDIP terbawa-bawa.

Masih banyak kader dan fungsionaris PDIP yang sangat baik tetapi akibat perbuatannya itu mengakibatkan keseluruhan partai terbawah, maka langkah DPP ini sudah tepat.

Kita tentu saja mengetahui, PDIP memiliki mekanisme yang sangat kuat dan jika DPP melihat persoalan yang terjadi dapat berimplikasi pada marwah partai, maka perlulah diberikan sebelum memasuki tahun 2024.(*)