AMBON, Siwalimanews – Pendemi global Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang kini mengancam seluruh wilayah tanah air termasuk Maluku, tidak menghalangi pemerintah daerah untuk menggelar agenda mus­yawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat provinsi.

Dalam suasana kewaspadaan dan upaya “potong pele” menyebarnya Covid-19, Gubernur Maluku Murad Ismail, memimpin jalannya musrenbang Provinsi Maluku tahun 2020 secara online melalui saluran video conference.

Musrenbang tersebut diikuti oleh forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, bupati/walikota se-Provinsi Maluku, anggota DPRD Provinsi Maluku, narasumber dari Kemendagri, Bappenas, Kemenkes, Kemensos serta para pimpinan OPD di ling­kup Pemprov Maluku dan kabupa­ten/kota se-Maluku.

“Musrenbang kali ini difokuskan pada penanganan dampak ekononomi dan sosial yang ditimbulkan akibat menye­barnya wabah Covid-19,” kata gubernur saat membuka acara Musrenbang di ruang kerjanya, Selasa (14/4).

Gubernur menegaskan, pemanfaatan video conference akibat wabah Covid-19 ini tidak mengurangi nilai dan output serta mekanisme perencanaan. Sebab stake­hol­der terkait tetap bertemu dan bermus­yawarah secara virtual, untuk menyusun perencanaan pembangunan Maluku ta­hun 2021, walau dari tempat masing-masing.

Ditegaskannya, perencanaan 2021 terkait penurunan angka kemiskinan, peningkatan SDM unggul, optimalisasi pe­ngelolaan SDA dan penguatan ko­nektivitas secara berkelanjutan, perlu mempertimbangkan alokasi pembia­yaan tertentu secara spesifik, untuk mengatasi efek lanjutan dari wabah Covid-19 ini.

“Seluruh rumusan kesepakatan program dan kegiatan hasil rakor teknis perencanaan pembangunan, akan difokuskan pada penanganan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat wabah Covid-19, terutama mem­perbaiki dan mendukung penyeleng­garaan pelayanan dasar,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, melemahnya ekonomi dunia akibat pengaruh Covid-19, berdampak terhadap ekonomi nasional dan Maluku. Untuk itu, lanjut dia, seluruh target indikator makro ekonomi yang telah ditetapkan perlu dievaluasi dan dise­suaikan dengan kondisi terkini untuk perbaikan ekonomi rakyat.

“Penyesuaian perubahan APBD tahun 2020, dalam rangka penanganan Covid-19, harus tepat sasaran, dan meresponi kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Gubernur meminta, agar seluruh pelibatan ASN dan TNI/Polri harus dipas­tikan memberikan dukungan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai dukungan pada gerakan “Potong Pele Covid-19”. (Mg-5)