AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail diingatkan untuk tidak gegabah menggantikan Apa­ratur Sipil Negara, karena akan berdampak pada buruk­nya kinerja dalam peme­rintahan.

Pasalnya, pergantian ASN baik pada eselon II, III dan IV dilakukan bukan berdasarkan suka atau tidak suka tetapi harus juga mempertimbang­kan keahlian dan latar be­lakang.

Menyikapi hal ini, akademisi Fisip Unpatti, Victor Ruhunlela

Kata dia, rolling jabatan lintas Pemerintah Provinsi Maluku harus didasari pada latar belakang pendidikan dan keahlian atau skill dan bukan didasarkan pada otoritas sang pemimpin.

Hal tersebut tergambar de­ngan beberapa pejabat pen­ting di wilayah kerjanya harus di ekesekusi demi kepenti­ngan politik MI di Tahun 2024 nanti. Sebut saja Mantan Kadis Kesehatan yang notabene berlatar kesehatan di ekse­kusi dari jabatanya.

Belum lagi pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum harus lengser ke Dinas Perpus­takaan karena ego Gubernur Maluku Murad Ismail.

Menurut Ruhunlela, tinda­kan yang dilakukan MI, sa­paan akrab Murad dalam meroling mestinya marwah korpi dibawa dalam pengambilan kepu­tu­san, sebab roling jabatan pada ASN didasari pada Skil, latar pen­didikan dan kemampuan bera­daptasi.

“Tindakan yang dilakukan Guber­nur Maluku murad Ismail merupa­kan hal wajar berdasarkan hak prerogative, sebagai pimpin na­mun mestinya dilihat latar bela­kang, Skil dan pendidikan sehi­ngga garis lintas koordinasi men­jadi baik. Memang hak Prerogatif seorang pimpinan, apa lagi MI merupakan mantan Polisi yang mana ketika ada pergantian di

Dikatakan, dalam dunia birokrasi yang dilakukan Murad tidak ber­dasarkan pada kemampuan tetapi like and dislike. “Seperti yang saya lihat hal itu tidak diikutsertakan MI sehingga pejabat seperti mantan Kadis kesehatan dan pejabat di dinas PU juga mestinya di rolling  berdasarkan latar belakang skill dan pendidikan, bukan ber­dasarkan suka dan tidak suka. Ini ego. sebab pejabat yang ditem­patkan di salah satu jabatan akan bekerja sangat hati-hati,” ujarnya.

Mungkin saat ini, lanjut dia,  ASN itu berkerja dibawah tekanan namun ketika hadirnya karateker akan merubah lagi pemikiran mereka terhadap perintah pimpinan.

Lebih lanjut jelas Ruhunlela, roling jabatan yang dilakukan MI beberapa kali sejak dilantik tahuhn 2019 lalu merupakan progres berpolitik, apalagi mendekati Pelgub 2024, namun baginya hal itu sama sekali tidak berdampak apa apa.

“Bagi saya dinamika yang terjadi merupakan rakaian proses dalam politik yang ada pada MI. Namun apakah dengan pergantian beberpa pejabat akan berdampak ?!, tidak juga, sebab yang sudah saya sebutkan tadi bahwa karateker akan menentukan arahan para birokrat setelah pada bulan September nanti. Untuk itu sekali lagi bagi saya hal ini tidak sedikitpun berdampak malah akan banyak yang lari meninggalkan MI, sebab hati sakit dan lain sebagainya” Tandas Ruhunlela. (S-26)