DOBO, Siwalimanews – Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Johan Gonga menegaskan data yang dihasilkan akurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan kabijakan program.

Salah satunya penyaluran ban­tuan kepada masyarakat baik itu bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), program keluarga harapan (PKH) atau program kebijakan lain.

Dalam sambutan ketika membuka rakor pendataan awal regitrasi sosial ekonomi yang berlangsung di ge­dung kesenian Sita Kena Dobo, Selasa (4/10) mengatakan pemerin­tah mendukung kebijakan penda­taan yang dilakukan oleh BPS.

“Regsosek harus kita dukung agar dapat data yang akurat se­hingga bantuan yang diberikan tepat sasaran,” tegas Gonga.

Pembangunan pada tahun 2020-2021 menurutnya dihadapkan de­ngan tantangan yang berat yaitu pandemi Covid-19.

Baca Juga: Si Jago Merah Hanguskan 20 Warung Makan di Tulehu

Selain itu angka kemiskinan meng­alami peningkatan dan sekarang diperhadapkan dengan kondisi pemulihan ekonomi yang terus diupayakan.

“Sekarang kita dihadapkan lagi dengan kenaikan harga BBM. Kita bersyukur ada program dari terkait dengan penanggulangan penanga­nan inflasi tentunya ada sedikit bantuan yang tentunya mungkin untuk di desa terkait dengan dana desa yang berhubungan juga deng­an penanganan inflasi,” jelasnya.

Untuk itu BPS yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini diha­rapkan menghasilkan data akura.

“Jadi kalau bapak ibu memberikan jawaban yang salah tentunya data bapak Ibu juga tidak akurat se­hing­ga dalam pemberian bantuan tidak salah sasaran,” harapnya.

Dikatakan ada dua pilihan utama dalam perlindungan sosial yaitu, pemutahiran data dan terintegra­sinya program.

“Integrasi mudah-mudahan dapat terwujudkan dan digunakan secara bersama-sama lintas kementerian lembaga, pemerintah daerah dengan pola bagi pakai sehingga harapan­nya intervensi yang dilakukan men­capai sasaran dengan tingkat kebe­naran yang tinggi,” ungkapnya.

Di Aru ini lanjutnya ada 117 desa yang kesemuanya sampai saat ini be­lum merata dalam pembangu­nannya. Masih banyak kekurangan seperti rumah guru, jalan desa dan lainnya, untuk itu kami mohon dimaafkan.

Namun, pada sisi lain program BTS sudah mencangkup hampir semua desa sehingga akses komuni­kasi sudah terbuka dan dapat dinikmati masyarakat dengan baik.

Harid pada acara ini juga Wakil Bupati Aru, Muin Sogalrey, Wakil Ketua DPRD, Feni Loy, Kapolres AKBP. Dwi Baktiar Rivai, Danlanal Aru, Letkol Laut (P) R. Heru Cahyono, Kajari Aru Paratu Situmorang, Sekda Moh. Djumpa, Pranata Komputer Madya BPS Maluku Agustina Ruipasa, pimpinan OPD, camat dan kades. (S-11)