AMBON, Siwalimanews – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Ambon menilai permasalahan pedagang di pasar dan Terminal Mardika, Pemerintah Provinsi Maluku terkesan mencuci tangan dari permasalahan yang ada, sementara Pemkot Ambon yang terkena imbasnya.

Untuk itu GMKI mengapresiasi kinerja Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena yang menghentikan pembangunan lapak-lapak Ilegal yang dibongkar dan dibangun kembali oleh Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA), di kawasan Terminal Mardika dan langkah itu sangat tepat dan perlu mendapat apresiasi penuh.

“Sebagai bagian dari masyarakat Kota Ambon, kami mengapresiasi langkah Penjabat Walikota dalam menyikapi persoalan pembongkaran dan pembangunan kembali lapak ilegal yang dibangun tanpa ada kordinasi dengan pemerintah itu,” tandas Ketua GMKI Cabang Ambon, Josias Tiven dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Jumat (10/3).

Menurutnya, keberadaan para pedagang benar turut membantu perputaran ekonomi di kota ini, dan juga dapat mendiri untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun disisi lain, tidak dapat dipungkiri, bahwa aktivitas pedagang  selama ini juga sangat menganggu aktivitas lainnya, seperti aktivitas angkot dan juga warga masyarakat, karena berkaitan dengan akses jalan. Untuk itu, harus ada solusi penetaan.

“Artinya untuk pembangunan kembali lapak-lapak tersebut, namun dengan penataan yang lebih tertib dan rapih, agar tidak menggangu aktivitas lainnya di kawasan tersebut. Semua yang beraktivitas harus merasa aman dan nyaman,” tuturnya.

Dilain sisi, Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Murad Ismail, juga mestinya tidak tinggal diam. Berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang telah terjadi ini juga bagian dari kebijakan pemerintah provinsi, dengan itu sehingga, harus ada solusi bersama.

“Pengamatan kami, selama ini ketika ada permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur hanya diam, seakan-akan mencari aman dengan menghindari berbagai persolanya. Padahal semestinya tidak demikian,”cetusnya.

Pada kesemlatan itu, pihaknya juga berharap, tidak ada pergerakan apapun di kawasan itu, sampai adanya solusi pemerintah, atas persoalan yang telah ditimbulkan, sehingga tinggal menimbulkan masalah.

“Ini harus ada solusi agar tidak menimbulkan masalah hukum baru yang pada akhirnya merugikan diri sendiri atau orang lain,” tuturnya. (S-25)