AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku didesak segera mengoptimalkan aset guna meningkatkan Pen­dapatan Asli Dae­rah.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Mic­hael Tasane mengungkapkan, tahun 2024 mendatang merupakan tahun yang cukup berat dimana se­bagian besar anggaran daerah akan tersedot untuk pembiayaan pil­kada serentak.

Menurutnya, mau tidak mau Pemerintah Provin­si Maluku wajib mengalo­kasi­kan anggaran sebesar Rp194 miliar kepada KPU dan Ba­was­lu sebagai bentuk duku­ngan penyelenggaraan Pilka­da.

Anggaran tersebut merupa­kan tambahan setelah di tahun 2023 ini Pemprov Maluku telah mengalokasikan Rp43 miliar sebagai wujud implementasi surat edaran Mendagri terkait anggaran penunjang Pilkada.

“APBD kita itu Cuma 3.1 triliun, tapi harus dipotong untuk pembaya­ran hutang SMI sehingga tersisa 2.9 triliun lebih, sedangkan di tahun 2024 begitu besar anggaran harus dialokasikan untuk Pilkada,” ujar Tasane kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (19/10).

Menurutnya, keterbatasan ang­ga­ran daerah tersebut harus menjadi konsentrasi Pemprov Maluku untuk mencari sumber pendapatan baru gu­na memenuhi kebutuhan masya­rakat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemprov, kata Tasane yakni Pemprov Maluku harus meng­optimalkan seluruh aset untuk me­ningkatkan PAD.

“Aset daerah ini banyak yang jika dikelola dengan baik maka bisa mendatangkan pendapatan untuk menambah PAD kita, nah itu yang mesti menjadi fokus Pemprov juga,” tegasnya.

Pemprov lanjutnya memiliki aset gedung yang dapat disewakan un­tuk berbagai event termasuk Mess Maluku yang harus segera diope­rasikan agar ada tambahan penda­patan.

Tasane berharap Pemprov dapat me­ngambil langkah untuk mengop­timalkan aset daerah, sehingga ke­butuhan masyarakat tetap dipe­nuhi kendati pilkada menyedot anggaran ratusan miliar rupiah. (S-20)