AMBON, Siwalimanews – Gerakan pemuda (Garda) Bur­sel kembali melakukan demon­strasi di Kantor KPK, Kamis (9/7).

Mereka mendesak, lembaga anti rusuah itu menetapkan, Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa seba­gai tersangka, dugaan tindak pidana korupsi skandal gratifikasi di Bursel, yang merugikan negara dan sempat diungkap KPK bebe­rapa waktu lalu.

Sebelumnya juga, mahasiswa dan Garda Bursel di Jakarta me­nggelar demonstrasi di Kantor KPK pada, Kamis (2/7). Dalam aksi itu mereka menuntut KPK men­jelaskan, status hukum ka­sus dugaan tindak pidana korupsi skandal gratifikasi tersebut.

Demonstrasi kali ini yang diko­ordinir oleh Hamis Souwakil tiba di Kantor KPK pukul 15.00 WIT de­ngan menggunakan mobil pick up, pengeras suara dan bendera merah putih.

Selain itu, para pendemo ini juga membawa spanduk bergambar Tagop Sudarsono Soulisa bertulis­kan tiga poin tuntutan yaitu, per­tama, mendesak KPK RI usut tuntas kasus skandal gratifikasi di Buru Selatan.

Dua, mendesak KPK RI segera keluarkan sprindik terhadap Tagop Sudarsono Soulisa (Bupati Buru Selatan). Tiga, KPK RI segera te­tap­kan status hukum Tagop Su­dar­sono Soulisa sebagai tersangka.

Selain itu, mereka turut mem­bawa pamflet bergambar Tagop Sudarsono Soulisa bertaring de­ngan tulisan, KPK Segera Ter­sangkakan Tagop S Soulisa.

Dalam aksi demo ini, sejumlah orator turut ambil bagian dalam orasi kurang lebih 1 jam yang inti­nya, mereka mendesak KPK se­gera menetapkan Tagop Sudar­sono Soulisa sebagai tersangka.

Hamis Souwakil kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, usai aksi tersebut mengaku, aksi yang dilakukan para pemuda Bursel di Jakarta sebagai bentuk si­kap pihaknya yang tetap kon­sisten mendukung KPK menun­tas­kan kasus gratifikasi di Bumi Bipolo yang sebelumnya sudah di­periksa KPK beberapa pekan lalu.

“Kami Garda Bursel Jakarta men­desak KPK untuk menaikan status hukum atas kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan bupati aktif saat ini, pak Tagop Sudarsono Soulissa,” ujarnya.

Hamis berjanji, akan terus men­datangi KPK untuk mendukung lembaga tersebut menetapkan sta­tus hukum atas dugaan keter­libatan Bupati Bursel dalam skan­dal gratifikasi hingga tuntas.

“Kami berjanji akan terus demo untuk mendukung langkah hukum agar KPK segera usut tuntas du­gaan keterlibatan Tagop dalam kasus skandal gratifikasi yang saat ini ditangani KPK,” janjinya.

Ketua Tim Hukum Garda Bursel Jakarta, Rahmat Mony menam­bah­kan, aksi demo tersebut di­sam­but baik oleh pihak KPK untuk menuntaskan kasus gratifikasi tersebut. Kata dia, KPK akan segera menetapkan status hukum yang dialamatkan kepada Tagop.

“Hasil audensi kami yang mewa­kili teman-teman Garda Bursel Jakarta dengan pihak KPK, bahwa lembaga anti rasuah ini secara tegas akan segera menaikan status hukum Tagop dari penyelidikan ke tahap penyidikan, terkait dugaan skandal gratifikasi di Bursel dan akan diumumkan secara nasio­nal,” tandas Rahmat.

Sebelumnya dalam aksi demo itu, Abdul Hamid Souwakil dalam orasi­nya mengatakan, demo yang dilaku­kan ini bertujuan untuk men­desak KPK segera menetapkan status hu­kum Tagop dalam kasus gratifikasi.

“KPK harus bisa memutuskan status hukum dari Bapak Tagop Sudarsono Soulisa, dikarenakan persoalan ini sangat jelas mem­buat masyarakat Bursel semua bertanya-tanya, jangan sampai kita hidup dalam kondisi yang dilema­tis,” kata Souwakil.

Ia mengaku, demonstrasi yang dilakukan pihaknya tidak ditung­gangi oleh siapa pun atau ke­lompok tertentu.

“Kita tidak ingin negeri kita men­jadi negeri yang korup karena negeri kita adalah negeri adat,” ucapnya.

Ia menghimbau rekan-rekannya untuk tidak usah takut selama berdiri disini untuk menyuarakan ke­benaran. Semua orang dihada­pan hukum sama dan tak ada yang kebal hukum.

Ia yakin, KPK akan bekerja mak­simal dalam penanganan kasus ini sehingga keadilan dapat benar-benar ditegakkan.

Abdul Karim Souwakil alias Bonu, penyanyi asal Bursel dalam orasinya juga turut menyanyikan lagu mars Garda.

“Bersama garda kita berjuang, berjuang, bergerak maju untuk perubahan, perubahan, singkirkan penghalang, robohkan pembatas, untuk Buru Selatan jaya. singkirkan penghalang, robohkan pembatas, untuk Buru Selatan jaya,” lantunnya sambil diikuti pendemo lainnya.

Tak hanya itu, iapun turut me­nyanyikan yel-yel demo tersebut.

“Tangkap-tangkap segera,  KPK tangkap Pak Tagop saja. Tangkap-tangkap segera, KPK tangkap Pak Tagop saja. Tangkap-tangkap segera, KPK tangkap Pak Tagop saja,” teriaknya bersama para pen­demo lainnya.

Sementara itu, setelah berorasi kurang lebih satu jam. Mereka langsung membubarkan diri secara damai sambil berjanji akan mendatangi KPK dengan aksi-aksi demo berikutnya.

Mahasiswa Demo

Mahasiswa dan gerakan pe­muda (Garda) Buru Selatan di Ja­karta menggelar aksi demonstrasi di kantor KPK, Kamis (2/7).

Aksi itu menuntut lembaga anti rasuah itu menjelaskan, status hu­kum kasus dugaan tindak pidana korupsi skandal gratifikasi di Bursel yang merugikan negara dan sem­pat diungkap KPK beberapa waktu lalu.

Dewan pengarah sekaligus pendiri Garda Bursel, Abdul Hamid Souwakil kepada Siwalima melalui telepon  selulernya, Jumat (3/7) me­ngatakan, pihaknya demo ke KPK untuk mempertanyakan  status hukum kasus skandal grati­fikasi yang diselidiki KPK.

“Jadi itu terkait dengan pema­nggilan pak bupati, Tagop Sudar­sono Soulissa oleh KPK pada Maret 2020 yang lalu. Ini persoalan harus clear. Kalau memang ada indi­kasi korupsi yang terjadi di sana, harus diselesaikan sampai de­ngan  tuntas oleh KPK,” kata Souwakil.

Dijelaskan, selain memperta­nya­kan status kasus skandal gra­tifikasi di Bursel, pendemo juga mendorong dan memberikan duku­ngan kepada KPK untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.

“Jika sudah terpenuhi syarat-syarat formil secara hukum, maka saudara Tagop segera ditersang­kakan supaya ini  tidak menjadi bola liar. Nah, kami juga sampaikan ke KPK dalam mengusut per­soa­lan ini harus menggunakan hatinya untuk melihat bagaimana dampak dari perkara ini dan juga membuat masyarakat Bursel itu resah dan bagaimana dampak dari proses ini,” beber Souwakil.

Menurutnya, sebagai pemuda dan mahasiswa Bursel yang ada di Jakarta, pihaknya mempunyai kepentingan secara  moral untuk mendorong KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Bursel.

Tak hanya KPK, mereka juga men­desak Ombusman RI menga­wasi Tagop Soulissa di perhelatan Pilkada serentak Desember men­datang.

Pasalnya setiap perhelatan pilkada Tagop diduga sering me­nggunakan kekuasaannya seba­gai bupati meneror ASN di kabu­paten tersebut untuk memuluskan kepentingan politiknya.

Menurutnya, Tagop secara terang-terangan menyalahgu­na­kan kekuasaan untuk menekan masyarakat dan ASN disetiap perhelatan politik di Buru Selatan.

Bahkan setiap konsolidasi politik istrinya, Tagop yang notabene bupati aktif ikut memakai kekua­saannya untuk memuluskan ke­pen­tingan politik pada pilkada Desember 2020 nanti.

Adapun tuntutan pendemo yakni  satu, mendesak KPK untuk mema­nggil kembali Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa untuk dipe­riksa dan diusut dugaan keterli­batannya dalam skandal gratifikasi

Kedua, meminta Ombusman RI untuk  mengawasi Bupati Buru Se­la­tan diperhelatan Pilkada 2020 yang juga memajukan istrinya Safitri Malik Soulissa sebagai sa­lah satau bakal calon Bupati Bursel.

Tiga, meminta seluruh DPP Par­tai Politik untuk tidak mereko­men­dasikan Safitri Malik Soulissa pada Bursa Pilkada Buru Selatan 2020 nanti atau menarik kembali reko­mendasi partai kepada Safitri Malik Soulissa bagi yang telah mere­komendasikan.

Usai membacakan dan menye­rahkan tuntutan ke humas KPK, massa aksi langsung membubar­kan diri dengan tertib.

Sementara itu, Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa yang dihubungi semalam, namun  telepon selulerya tidak  aktif. Be­gitupun dengan Sekda, Iskandar Walla, telepon selulernya  di luar jangkauan (S-35)