KEPERCAYAAN masyarakat Maluku bagi pasangan Gubernur, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno hanyalah sia-sia.

Pasangan dengan jargon Baileo ini ternyata gagal memimpin Maluku. 16 program unggulan yang selalu dikampanyekan saat mensosialisasikan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur empat tahun lalu itu hanyalah isapan jempol.

Sebut saja, Pemindahan Ibukota ke Makariki, Seram dan percepatan Pembangunan Perkantoran Provinsi; Rekruitmen PNS dan pejabat berdasarkan komperensi dan mempertimbangan keterwakilan suku, agama, dan kewilayahan; Penerapan sistem e-goverment dan e-budgeting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik; Harga sembako stabil dan murah; mewajibkan perusahaan di Maluku memperkerjakan minimal 60% anak Maluku; Biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku; Kartu Beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu;  Pengembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf Internasional; Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh; Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit; Bedah rumah untuk keluarga miskin; menciptakan produk lokal “one sub distric/one village, one product;  Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional; Pembangunn Smart City di pusat kabupaten/kota di Maluku; Maluku terang dengan listrik masuk desa serta Revitalisasi lembaga-lembaga adat.

Kegagalan merealisasi 16 program ini kemudian dikritik oleh sejumlah kalangan jika sebelumnya, akademisi Fisip, Ekonomi, LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) dan BEM, kini giliran pengacara, Munir Kairoty dan Ketua GMKI, Josias Tiven.

Kata Kairoty, janji kampanye yang dijanjikan oleh siapapun kepala daerah haruslah direalisasikan dengan baik.

Artinya dengan tidak direalisasikannya janji kampanye, maka sudah pasti masyarakat yang memilih pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno pasti kecewa.

Masyarakat pasti saja kecewa karena program-program unggulan yang sangat penting dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak dapat direalisasikan.

Mestinya diakhir masa jabatan ini, Murad dan Orno sebaiknya fokus untuk merealisasikan janji yang berhubungan langsung dengan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakmampuan Murad Ismail dalam membawa keluar Maluku dari ketertinggalan dan kemiskinan. Murad juga lebih banyak menghadiri acara-acara serimonial dan kurang tampil membicarakan tentang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Bahkan sejak dilantik pada 24 April 2019 lalu hingga saat ini, belum ada progress pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Maluku yang tersebar di sebelas kabupaten/kota.

Tak hanya itu, data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku bahwa angka kemiskinan Maluku mengalami peningkatan 299,66 ribu orang. Artinya bahwa program-program unggulan MI-Orno tidak mampu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku. MI-Orno sudah dinilai gagal dalam memimpin Maluku, apakah mereka layak lagi untuk memimpin Maluku lima tahun mendatang ?.

Sudah saatnya masyarakat Maluku membuka mata agar tidak dibodohi lagi. Jangan mau diperbudak dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kesejahteraan masyarakat Maluku harus diprioritaskan karena menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab adalah pemimpin yang punya komitmen dan tidak abaikan kepentingan masyarakat.  (*)