AMBON, Siwalimanews – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku saat ini fokus untuk mengatasi masalah stunting yang ada di Maluku.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun mengatakan sebagai bentuk tanggung jawab mendukung program pemerintah secara nasional maupun daerah dan sebagai wakil rakyat yang mewakil 11 kabupaten/kota, maka pihaknya ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap desa yang mengalami stunting sesuai instruksi DPP PDI-P.

“Sesuai rapat fraksi PDI-P, maka setiap anggota berkewajiban melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap tiga desa di tiga kecamatan yang berbeda,” ungkap Watubun kepada Siwalimanews, di Ambon, Sabtu (20/11).

Saat ini kata Watubun, PDIP memiliki 21 Desa binaan berdasarkan keterwakilan anggota, sehingga keterwakilan tersebut ditugaskan untuk menangani masalah stunting selama bulan November ini.

”Kita akan bergerak serentak di bulan November dengan tujuh anggota DPRD, maka kita mempunyai 21 desa binaan di 11 kabupaten dan kota di Maluku,” jelasnya.

Menurutnya, dalam melakukan pembinaan, maka PDIP tidak mengambil desa yang sudah dilakukan pembinaan dan penanganan oleh pemerintah melalui dinas dan badan, sebab bagi PDIP, masalah stunting merupakan masalah penting.

“Kita akan membagi penanganan, yakni dengan melakukan pembinaan bagi ibu hamil dengan hanya memberi air susu ibu saat menyusui, serta tidak memberikan susu formula atau alternatifnya, kita lakukan penanganan bagi bayi atau anak balita yang mengalami masalah stunting atau gizi buruk ” urainya.

Untuk mendukung perjuangan Fraksi PDIP ini, pihaknya telah menugaskan Ketua Komisi IV Samson Atapary untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperoleh data yang akurat, terkait desa stunting di Maluku.

”Harapan kita, dengan menuntaskan masalah stunting di daerah, maka kecerdasan anak meningkat seiring dengan teratasinya masalah kemiskinan di Maluku,” pungkansya. (S-50)