AMBON, Siwalimanews – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mengancam, akan menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023 jika tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Pasalnya, dalam pandangan Fraksi Partai Golkar, negeri ini belakangan semakin hari semakin terpuruk dari berbagai aspek, salah satunya infrastruktur. Padahal, Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan begitu banyak penghargaan dari sejumlah lembaga, seolah-olah Maluku baik-baik saja.

“Saya juga kadang bingung, laporan dari lembaga-lembaga yang memberikan penghargaan seolah bahwa kita ini baik-baik saja. Apakah ini pencitraan atau apakah lembaga yang memberikan penghargaan independensinya harus dipertanyakan,” tandas Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Maluku Anos Yermias kepada wartawan di Ambon, Selasa (9/4).

Pemberian penghargaan dari berbagai lembaga menurut Anos, tidak berbanding lurus dengan kondisi di Maluku, sebab faktanya Maluku memang masih jauh tertinggal dalam berbagai hal. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen LKPJ Gubernur tahun 2023 dan dibandingkan dengan kondisi di lapangan.

Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen LKPJ dengan faktanya di lapangan, maka Fraksi Partai Golkar akan menentukan sikap politik, termasuk menolak LKPJ Gubernur.

“Bagi fraksi Golkar kalau ternyata dalam penelusuran kita terhadap LKPJ ada yang tidak sesuai dengan apa yang kami lihat, kami alami dan rasakan selama ini, pasti kami tolak LKPJ itu, meskipun sudah melalui proses misalnya audit BPK, BPKP maupun audit inspektorat,” ancam Anos.(S-20)