AMBON, Siwalimanews –  Fraksi Partai Gerindra di DPRD Maluku secara tegas mempertanyakan realisasi janji pemindahan ibu kota Provinsi Maluku kedataran Pulau Seram yang digaungkan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno saat kampanye di tahun 2018 lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Andi Munaswir di rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS APBD Maluku tahun anggaran 2023 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Melkianus Sairdekut dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, di ruang sidang utama Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (29/11).

Munaswir menegaskan, sebagai partai yang mengusung pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno dalam pilkada 2018 lalu, Partai Gerindra merasa kecewa, sebab tahun demi tahun anggaran, bahkan kebijakan demi kebijakan, tetapi tidak ada realisasi terhadap janji pemindahan ibu kota provinsi seperti uanh di gaunkan keduanya saat kampanye.

“Fraksi Partai Gerindra kecewa, karena tahun demi tahun anggaran, kebijakan demi kebijakan, tapi tidak memuat lanjutan perencanaan pemindahan ibu kota di Pulau Seram,” ucap Munaswir.

Menurutnya, pemindahan ibu kota provinsi masuk dalam prioritas kebijakan normal pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno yang telah disampaikan saat melakukan kampanye di seluruh Pulau Seram.

“Kebetulan saya yang mengikuti kampanye dari titik ke titik di Pulau Seram dan wagub juga tahu itu, karena sering bersama-sama,” tandas Munaswir.

Untuk itu kata Munaswir, karena ini adalah APBD terkahir dari masa jabatan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, maka harus ada kebijakan untuk memindahkan ibu kota, jika tidak masuk dalam APBD 2023, maka harus masuk dalam APBD perubahan tahun 2023.

“Perubahan APBD itu kan bulan Agustus atau satu bulan sebelum gubernur Murad Ismail dan Barnabas Orno melepaskan jabatan jadi mesti direalisasikan,” cetusnya.

karena itu, sebagai partai pengusung dan partai pendukung pemerintah serta sahabat pemerintah tegas Munswir, Fraksi Partai Gerindra mengingatkan gubernur agar segera merealisasikan kebijakan prioritas tersebut.(S-20)