AMBON, Siwalimanews – Fraksi Demokrat DP­RD Maluku meminta Pemprov Maluku untuk lebih proaktif mening­katkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), gu­na mencapai tujuan Ren­cana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

Tema RKPD Tahun 2023, kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Halimun Saulatu yakni, pemantapan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan produk­tivitas dan penguatan sumber daya manusia.

Tema ini diarahkan pada kebijakan pembangunan Pro­vinsi Maluku melalui pening­katan produktivitas, pemuli­han pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas SDM yang berkualitas mela­lui kemudahan akses terhadap pen­didikan dan kesehatan.

“Sayangnya tema ini hanya simbolis semata, karena tidak didukung dengan kinerja aparat yang memadai dan tidak memiliki program atau kegiatan yang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Halimun kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (2/12).

Dijelaskan, kenaikan tingkat kemiskinan hanya 0,39 persen dan kenaikan tingkat pengangguran 0,33 persen, sesuai terget Indikator makro ekonomi Provinsi Maluku, akibatnya Provinsi Maluku masih sebagai provinsi termiskin ke-4 di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk termiskin sesuai data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2022, menyatakan 15,97 persen penduduk Maluku masih hidup dalam kemiskinan. Artinya jika dilihat dari pendekatan pembangunan Infrastruktur, maka Maluku masih sangat tertinggal jauh.

Fraksi Demokrat pun meminta Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan pemerintah daerah, dimana pembangunan diarahkan untuk pembangunan manusia melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.(S-20)