AMBON, , Siwalimanews –  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanimbar Edwin Tomasoa diminta serius dalam menangani persoalan BPJS masyarakat Tanimbar yang dinonaktifkan.

Pasalnya, hampir sebagian masyarakat Tanimbar mengeluh atas dinonaktifkannya BPJS mereka, untuk itu DPRD melalui Komisi B minta ada keseriusan dari Tomasoa selaku Kadis Kesehatan.

“Kadis kesehatan Tanimbar Edwin Tomasoa harus berikan perhatian serius bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis melalui fasilitas BPJS,” tandas Ketua Komisi B DPRD Tanimbar Apolonia Laratmase kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (8/5).

Pasalnya kata Laratmase, sampai saat ini keluhan dari masyarakat terkait BPJS mereka yang dinonaktifkan terus berdatangan ke komisi. Untuk itu kami berharap kadinkes dapat melihat kondisi ini sebab ini masyarakat Tanimbar yang harus dapat perlindungan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik, “ tandas Laratmase

Ia juga minta agar kadinkes tidak hanya duduk dan mendengar keluhan masyarakat, namun harus ada langkah antisipatif untuk menjawab keluhan masyarakat ini.

“Jumlah peserta BPJS di Tanimbar 15,500 jiwa, mereka butuh anggaran Rp7,087,382,400 di tahun 2024, dengan demikian pemerintah daerah melalui dinas teknis wajib membiayai kebutuhan mereka ini melalui Jamkesda yang dianggarkan APBD,” tegas Laratmase.(S-26)