AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku mendorong pemerintah menambah anggaran tanggap darurat bencana kepada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, M Hatta Hehanussa mengaku selama ini anggaran tanggap darurat pada BPBD Maluku cukup kecil.

“Memang anggaran tanggap darurat itu tersebar pada beberapa OPD tapi untuk BPBD sendiri memang sangat kecil dan ketika terjadi bencana baik banjir maupun tanah longsor, pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan penanganan segera,” ucapnya.

Menurutnya, Maluku akhir-akhir ini sering kali dilanda bencana akibat perubahan iklim, sehingga harus ada kesiapan-siagaan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan langkah-langkah cepat.

Minimnya anggaran juga menurutnya mengakibatkan ketika bencana terjadi, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya yang memiliki anggaran yang cukup besar.

“Ini tentunya akan sangat berdampak ketika masyarakat butuh penanganan segera tetapi balai harus menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, sehingga kedepannya harus ada penguatan anggaran pada BPBD Maluku dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat,” harapnya. (S-20)