NAMLEA, Siwalimanews – Tambang ilegal yang beroperasi di Gunung Botak sudah ditutup pemerintah provinsi di masa kepemimpinan Gubernur Said Assagaff.

Aparat keamanan bahkan sudah berulang kali melakukan penutupan secara paksa dan memulangkan ribuan penambang ilegal dan memusnahkan peralatan.

Namun pengoperasian pertambangan emas tanpa izin atau PETI masih beroperasi di kawasan Gunung Botak dan sekitarnya hingga saat ini.

Ketua DPRD Kabupaten Buru, M. Rum Soplestuny secara terbuka menyatakan PETI di kawasan Gunung Botak merupakan bingkai kehidupan bagi masyarakat di Pulau Buru.

Bahkan dirinya siap pasang badan untuk menemui Presiden Joko Widodo agar PETI tetap beroperasi dan mendapat izin dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Massa Desak Pemkot Lantik Raja Batu Merah

“Saya akan pasang badan dan akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait tambang emas Gunung Botak beroperasi secara legal untuk masyarakat,” tegasnya kepada wartawan di Kantor DPRD Senin (13/11).

Menurutnya masyarakat tetap bekerja di kawasan tambang ilegal Gunung Botak demi kebutuhan keluarga mereka.

“Itu tujuan utama kita sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab kestabilan perekonomian masyarakat secara merata usai pandemi dapat tercapai,” ujarnya.

Ia mengaku banyak kasus dan persoalan yang terjadi di daerah ini setelah tambang emas Gunung Botak ditutup. Mulai dari kasus perampokan, pembunu­han bahkan pemerkosaan anak di bawah umur.

“Hal ini yang menjadi transkrip kacamata DPRD dan pemerintah daerah untuk terus berupaya dalam menjaga situasi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Bupolo dalam menghadapi suasana pemilu 2024,” ujarnya.

Ia juga Soplestuny menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XVI Pattimura dan Dandim Kodim 1506 Namlea Letkol Arh. Agus Nur Fujianto yang telah menempatkan Pos Pam TNI di wilayah pertambangan sehingga masyarakat dapat bekerja dengan baik.

Menurutnya wilayah pertambangan merupakan daerah darurat konflik antara suku, RAS dan agama.

Selaku Ketua DPRD Buru, saya berharap agar Pos TNI tetap be­-ra­da di lokasi tersebut sehingga masyarakat terus terjaga dalam kondisi aman dan terkendali untuk bisa mencari nafkah buat keluarga mereka,” harapnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan, jika perusahaan atau korporasi yang ingin beroperasi di Gunung Botak tidak membawa dampak dan manfaat yang baik bagi masyarakat Kabupaten Buru sebaiknya mundur sebelum muncul demonstrasi masyarakat di mana-mana.

“Selaku representasi perwa­kilan rakyat kita tidak mengingin­kan hal itu terjadi, tetapi ada langkah persuasif DPRD yang akan terus berjuang untuk ke­-pentingan orang banyak di negeri yang memiliki historis Kai Wai dengan semboyan Rete Mena Bara Sehe,” tandasnya. (S-15)