AMBON, Siwalimanews – Pelatihan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah oleh dinas kopersi dinilai tidak berdampak terhadap pertumbuhan usaha baru.

Dinas Koperasi harusnya untuk menyediakan akses sekaligus fasilitas guna menumbuhkan usaha kecil dan menengah di Maluku.

“Selama ini kan lebih banyak pelatihan, sedangkan outputnya tidak ada. Contoh di SBT 30 orang diikutkan dalam pelatihan, tapi setelah itu tidak ada 30 usaha yang terbentuk,” kata Anggota IV DPRD Maluku Jemy Jafet Pattiselano dalam rapat kerja bersama Dinas Koperasi Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (22/7).

Pattiselano mengajarkan cara ampuh untuk membangun UKM di Maluku hanyalah dengan membuka akses dan fasilitas yang seluas-luasnya kepada pelaku usah baru, bukan hanya sekedar ilmu yang didapatkan melalui program pelatihan.

“Dinas harus memahami secara benar karakter masyarakat Maluku dalam kaitan dengan membuka usaha baru, jangan sampai diberikan uang tapi tidak ada usaha,” ujar Pattiselano.

Bantuan yang ada selama ini menurutnya, diberikan kepada pelaku UMKM yang selalu didasarkan pada ketersediaan usaha yang tersedia, walaupun dalam jumlah kecil.

“Pola pemberdayaan seperti ini diubah, sebab jika didasarkan pada protapnya seperti itu, maka tidak akan muncul usaha baru di Maluku,” ungkapnya.

Tambahnya dinas saat ini juga belum punya kemampuan untuk mengubah sumber daya alam men­jadi uang, maka kedepannya dinas harus mampu melihat semua peluang dan dituangkan dalam program kerja yang menyentuh lang­sung kepada usaha masyarakat. (S-20)