AMBON, Siwalimanews – Petani Pulau Buru mengeluhkan hasil panen (beras) tak dibeli oleh Perum Bulog Divisi Regional Maluku.

Padahal penyerapan beras ter­sebut karena merupakan komitmen pemerintah membantu pendapatan ekonomi petani. Selain itu juga mendukung program sembako yang digulirkan pemerintah untuk Ke­luarga Penerima Manfaat (KPM) juga cadangan beras pemerintah (CBP).

Menindaklanjuti itu, Komisi II DPRD Maluku mendesak Perum Bulog Maluku untuk memperjuang­kan hasil panen para petani asal Kabupaten Buru dan memanggil pihak-pihak terkait.

“Bulog enggan membeli hasil panen petani Buru karena kadar airnya mencapai 14 persen serta ter­kendala dengan Peraturan Menteri Perdagangan,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa.

Menurutnya selain itu bulog juga beralasan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2020 pasal 4, memang menyatakan bahwa, hal-hal yang menyangkut kualitas harus mendapatkan keputusan dan arahan dari kementerian, maka Bu­log harus minta penjelasan kemen­te­rian terkait hal itu.

“Kalau masalahnya terkendala aturan, maka kita minta agar Bulog segera minta kejelasan atas persoal­an yang terjadi,” ucap Lewerissa kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (22/7).

Disisi lain kata Lewerissa, dinas sudah memberikan pendampingan kepada para petani, guna mening­katkan produksi mereka, namun hasil produksi masih tetap tidak dibeli oleh Bulog.

Masalah yang terjadi juga, diaki­batkan Maluku hingga saat ini belum memiliki laboratorium untuk menguji hasil produksi pertanian

“Semua hasil produksi pangan harus diuji di luar daerah,” kesalnya.

Oleh sebab itu tambah Lewerissa, Komisi II dalam waktu dekat akan ke Kementerian Pertanian, guna minta keputusan pemerintah dalam hal menyelesaikan masalah yang dihadapi para petani di Buru.

Bangun Bendungan

Sebelumnya diberitakan pemba­ngunan Bendungan Waeapo di Kabupaten Buru itu ditargetkan akan mengairi 10.000 hektare sawah di Pulau Buru dan menghasilkan air baku dengan debit 0,5 m3/detik. “Bendungan ini juga akan dijadikan sebagai tempat pariwisata baru yang diprediksi dapat menumbuhkan perekonomian di daerah,” ucapnya.

Proyek pembangunan bendungan mengabiskan anggaran Rp2,156 triliun yang bersumber dari APBN.

Selain itu juga bendungan yang dibangun di atas lahan seluas 444,79 hektar tersebut mampu menampung air maksimal 50 juta meter kubik. (S-20)