DPRD Ngaku APBD tak Mampu Biayai
Kebijakan Uang Makan di SMA Siwalima Disoroti
AMBON, Siwalimanews – Sejumlah orang tua murid dari sebagian siswa SMA Negeri Siwalima Ambon, mempertanyakan kebijakan pihak sekolah yang memberlakukan pembayaran uang makan serta biaya pendidikan lainnya pada sekolah ini.
Padahal, tujuan berdirinya sekolah yang diprakarsai oleh Mantan Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu itu adalah difokuskan untuk siswa kurang mampu tapi ia berprestasi. Seluruh biaya pendidikan di sekolah inipun gratis atau tidak dipungut biaya.
“Banyak kebijakan sekolah yang kami nilai tidak wajar karena siswa disuruh bayar uang makan Rp 50 ribu setiap hari. Jujur, ini sangat memberatkan. Tolong bapak dan ibu yang duduk di DPRD Maluku bisa bantu melihat kondisi ini,” pinta orang tua siswa SMA Siwalima Ambon, Selasa (29/6).
Sementara dalam Dialog Aspirasi Maluku di RRI Ambon Rabu (30/6), Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary membenarkan biaya uang makan itu telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama pihak sekolah, termasuk komite. Kenapa semua ini tidak lagi ditanggung pemerintah, karena memang kondisi APBD Provinsi Maluku yang bisa dikatakan tidak lagi mampu untuk menanggung semua beban pembiayaan yang ada.
“Ya, biaya ini sudah disetujui bersama. Kami harap dengan begini, ada peningkatan mutu pendidikan,”tandas Attapary.
Baca Juga: Corona Menggila, Pemkot Larang Gelar Resepsi PernikahanAttapary meluruskan bahwa uang makan itu tidak berlaku bagi semua siswa yang ada. Jadi dari 140 siswa di SMA Siwalima tahun ini sudah diatur 70 persen siswa dari keluarga tidak mampu, bebas dari biaya makan.
Tapi itupun harus dibuktikan dengan Kartu Program Keluarga Harapan atau PKH serta bukti Kepesertaan BPJS Kelas III termasuk bukti surat keterangan tidak mampu dari pihak RT/RW.
Sementara 70 siswa lainnya uang masuk kategori orang tuanya mampu, tetap membayar uang makan yang sudah ditetapkan Rp 50 ribu per bulan. Jadi selama satu tahun biaya uang makan itu capai Rp1.500.000.
“Biaya tersebut tidak lagi menggunakan APBD Provinsi sehingga harus dibebankan kepada orang tua siswa yang mampu,”ujarnya
Diakui, komitmen awal berdirinya SMA Siwalima Ambon ini, untuk siswa miskin tapi dia berprestasi. Hanya saja, setelah melalui tahapan evaluasi atas sistem rekrutmennya, ditemukan banyak siswa yang orang tuanya mampu justru ada di sekolah ini.Bahkan diduga kuat banyak siswa titipan.
“Apapun itu, semuanya harus dibenahi. Artinya tidak boleh ada titipan. Yang sekolah di SMA Siwalima harus benar-benar siswa berprestasi.Harus murni,” tegasnya. (S-32)
Tinggalkan Balasan