AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi III mendukung adanya penyertaan modal bagi Perusahan Daerah Panca Karya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hata Hehanussa kepada Siwalima, Senin (10/8) mengata­kan, selaku mitra komisi III pihaknya sangat mendukung adanya penyer­taan modal bagi PD Panca Karya, sebab sejak didirikan belum menda­patkan bantuan anggaran dari pemda.

“Prinsipnya kami tetap mendu­kung Panca Karya untuk menda­patkan penyertaan modal,” ungkap Hehanussa.

Meskipun mendukung, Heha­hussa juga mengingatkan kepada, PD Panca Karya untuk dapat mela­kukan manajemen keuangan dengan baik, apalagi Panca Karya beberapa waktu belakangan ini diterpa ba­nyak masalah dan bahkan dianggap se­bagai perusahaan yang tidak sehat.

“Panca Karya kan beberapa waktu belakangan ini diterpa banyak masalah, sehingga dianggap seba­gai perusahaan yang tidak sehat, karena itu harus lakukan perubahan menajemen total,” ujarnya.

Selain itu, dengan adanya modal penyertaan yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka, Panca Karya harus benar-benar mengelola semaksimal mungkin anggaran yang ada agar dapat menghasilkan pen­dapatan bagi daerah, minimal mem­berikan laba dari bagi hasil kepada pemerintah Provinsi Maluku.

Jangan sampai, kata Hehanussa penyertaan modal yang telah dila­kukan oleh pemerintah daerah hanya sekedar memenuhi hasrat sebagian orang tanpa kemberikan keuntungan bagi daerah.

Sambungnya, dengan adanya pe­nyertaan modal itu mudah-mudahan perusahaan panca karya mampu mengelola sumber daya manusia, jangan sampai itu dijadikan ajang kepentingan semata.

Ditambahkannya, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah dae­rah yang pada prinsipnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, Komisi III akan tetap medukung hal dimaksud.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PD Panca Karya, Rusdy Ambon menjelaskan, dana penyertaan modal yang diajukan perusahaan milik daerah ini ke Pemerintah Pro­vinsi Maluku sebesar Rp12 miliar.

Dana yang diperuntukkan untuk pembangunan Kantor PD Panca Karya ini pun, kata dia, telah men­dapat pemotongan sebesar 50 per­sen, karena digunakan untuk pena­nganan wabah Covid-19.

“Sesuai berita yang disampaikan, alokasi dana penyertaan modal untuk PD Pancakarya sebesar Rp 12 miliar, dan setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk kebutuhan Covid-19, menda­pat pemotongan sebesar 50 persen, sehingga tersisa Rp 6 miliar,” kata Rusdy Ambon di ruang kerjanya, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, sejak PD Panca Karya berdiri tahun 1963, belum pernah ada penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Maluku.

“Jadi, bagi Panca Karya kalau diberikan alhamdulillah, kalau tidak juga tidak ada masalah. Sejak tahun 1963, yang namanya penyertaan modal untuk PD Panca Karya itu belum pernah ada,” tandasnya.

Dikatakan, penyertaan modal yang diajukan pihaknya tidak diterima dalam bentuk uang, namun dalam bentuk sarana-prasarana berupa pembangunan Kantor PD Panca Karya demi menaikkan performa dari perusahaan plat merah ini.

“Jadi penyertaan modal ini dalam bentuk sarana dan prasarana. Bukan dalam bentuk uang. Ini untuk kepentingan pembangunan Kantor PD Panca Karya, berarti kepentingan Pemerintah Provinsi Maluku,” kata mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku ini.

Karena adanya wabah Covid-19, pihaknya juga mendapat pemotongan anggaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Karena terjadi pemotongan anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19, pembangunan kantor pun akan kita lakukan secara bertahap. Kita sesuaikan dengan kondisi mengingat saat ini ada Covid-19,”  ujarnya.

Semenjak ditunjuk menjadi Dirut PD Panca Karya oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, pada 20 Mei 2019 lalu, Rusdy Ambon terus menggerakkan perusahaan daerah yang sempat mengalami masa kritis, karena terlilit hutang ke pihak ketiga termasuk tidak membayar gaji para karyawannya.

PD Panca Karya saat ini semakin menunjukkan performanya yang sehat. Semakin membaiknya manajemen perusahaan ini membuat PD Pancakarya dibawah kepemimpinan Rusdy yang belum genap satu tahun ini, bahkan sudah bisa menyetor dana Rp1 miliar ke daerah, dan tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dijelaskannya, semenjak dirinya ditugaskan oleh gubernur menjabat posisi Dirut PD Panca Karya, dirinya senantiasa mengacu pada empat rekomendasi dari Bappeda dan lembaga penelitian Unpatti yang perlu diprioritaskan oleh PD Panca Karya, termasuk perusahaan daerah lainnya.

“Empat prioritas ini harus dilakukan perusahaan daerah untuk bisa menaikan performa perusahaan, sehingga bisa menyetor target PAD ke daerah,” ujarnya.

Empat hal yang menjadi prioritasnya saat ini yakni, seluruh jajaran direksi hingga karyawan harus bisa bekerja sama, serta mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Siapa pun yang kerja disini apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pasti kita peringati,” tegasnya.

Persoalan kedua, lanjut dia, adalah sarana-prasarana masih belum memenuhi standar sehingga perlu ada peremajaan seperti gedung kantor. Ketiga adalah pengembangan SDM dan keempat, perlu ada inovasi dan ekspansi bisnis.

“Keempat hal ini sementara saya buat. Seluruh karyawan harus disiplin dan mengikuti peraturan yang ada. Penguatan kapasitas karyawan juga menjadi prioritas, ada uang, ada bimtek (bimbingan teknis) saya suruh mereka ikut untuk meningkatkan SDM mereka. Kantor PD Panca Karya juga perlu direnovasi, karena ini menyangkut dengan performa perusahaan, ter­-akhir adalah soal inovasi. Semoga setelah wabah Covid-19 berakhir, akan ada inovasi dari bisnis PD Panca Karya yang akan kita kerjakan nanti,” tandasnya. (Cr-2)