AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku terus mendorong perbaikan terhadap sejumlah infrastruktur pendidikan pada sekolah menengah atas di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pasalnya, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dalam agenda pengawasan di Kabupaten Maluku Barat Daya menemukan adanya kerusakan pada beberapa sekolah, pasca gempa beberapa waktu lalu yang hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk melihat langsung realiasi program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN tahun 2022.

Sesuai dengan hasil pengawasan, ternyata perkembangan pendidikan di MBD khususnya pada tingkat menengah atas perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya pemenuhan sumber daya manusia serta sarana dan parasananya.

“Contoh yang telah kita lihat di beberapa sekolah pada Kecamatan Moa ada sarana dan prasarana masih sangat minim sekali, ruang kelas juga tidak memadai dengan jumlah siswa yang ada. Belum lagi ditambah kebutuhan laboratorium beserta seluruh isinya yang sangat mendesak dan penting,” ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, sekaligus koordinator Komisi IV Azis Sangkala kepada wartawan di Ambon, Sabtu (18/3)

Tak hanya itu menurut sangkala, SMA Negeri 9 MBD yang mendapat bantuan pembangunan laboratorium, tetapi meubeler sangat minim dan isi laboratorium juga belum ada kepastian kapan akan diberikan.

“Bagaimana laboratorium bisa difungsikan kalo peralatannya tidak ada, sehingga ini menjadi catatan bagi dewan, bahkan untuk sekolah lainnya di MBD,” beber Sangkala.

Bahkan sebagai salah satu sekolah terdampak bencana tahun 2019 lalu pun menurut Sangkala, SMAN 9 MBD hingga kini belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah, sehingga menjadi prioritas DPRD untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius.

Selain itu, ada informasi dan temuan tentang pemanfaatan ruang praktek siswa di salah satu SMK, yang diharapakan pembangunannya dapat menjamin mutu dan kompetensi siswa SMK agar dapat meningkatkan skillnya. Namun kenyataannya pembangunannya sangat minim bahkan tidak memenuhi harapan dari para siswa untuk dapat melakukan praktek dengan baik.

“Saya berharap semua persoalan yang terjadi di MBD menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar infrastruktur dapat memadai, apalagi MBD ini wilayah terluar dan wilayah perbatasan sehingga pemerintah harus menampilkan wajah yang terbaik dari republik ini kepada dunia.(S-20)