AMBON, Siwalimanews – Komisi III DPRD Provinsi Maluku, mendorong adanya penambahan anggaran tanggap darurat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dorongan itu dismpaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, M Hatta Hehanussa kepada Siwalimanews, Senin (4/4) merespon kejadian bencana alam pada beberapa daerah di Maluku akibat kondisi cuaca yang ekstrim.

ia mengaku, selama ini anggaran tanggap darurat pada BPBD Provinsi Maluku sangat kecil, sehingga ketika terjadi bencana, baik banjir maupun tanah longsor, menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan penanganan dengan segera.

“Memang anggaran tanggap darurat itu tersebar pada beberapa OPD, tapi untuk BPBD sendiri sangat kecil, dan harus ditambah kedepan,” ujar Hehanussa.

Menurutnya, kondisi Maluku akhir-akhir ini sering kali dilanda bencana akibat perubahan iklim, sehingga harus ada kesiap-siagaan dari pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah cepat.

Akibat dari minimnya anggaran tanggap darurat pada BPBD Maluku, mengakibatkan saat terjadinya bencana, pemda harus berkoordinasi dengan Balai Jalan dan Jabatan serta instansi vertikal lainnya yang memiliki anggaran yang cukup besar.

“Hal ini tentunya akan sangat berdampak, ketika masyarakat butuh penanganan segera, tetapi pihak balai harus menyampaikan ke pemerintah pusat, sehingga kedepannya harus ada penguatan anggaran pada BPBD dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. (S-20)